UGM Penuhi Panggilan Ombudsman Terkait Dugaan Pelecehan Mahasiswi

Universitas Gajah Mada. Foto: Dok. UGM

Oleh: Suandri Ansah

Sebelumnya, ORI akan memanggil paksa dengan bantuan kepolisian apabila UGM tetap mangkir hingga pemanggilan ketiga

Indonesiainside.id, Jakarta — Pihak Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan siap memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait dugaan maladministrasi penanganan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di “Kampus Biru” itu.

UGM akan mengutus perwakilannya untuk memenuhi panggilan pertama yang akan hadir pada hari ini, Selasa (8/1) di Kantor ORI Yogyakarta. Sebelumnya, ORI akan memanggil paksa apabila Rektor UGM, Panut Mulyono tetap mangkir hingga pemanggilan ketiga.

Peluang pemanggilan paksa itu sempat diutarakan Ketua ORI Perwakilan DIY Budi Masthuri di kantornya pada tanggal 2 Januari 2019, dengan melibatkan personil Polda DIY.

Budhi mengungkapkan, lembaganya telah berulang kali melayangkan surat permohonan kehadiran kepada Panut Mulyono untuk mengklarifikasi adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan pimpinan UGM atas penanganan kasus yang terjadi saat KKN di Pulau Seram, Maluku pada tahun 2017.

Dugaan malaadministrasi yang dimaksud adalah dugaan penundaan berlarut penanganan kasus pemerkosaan, dan dugaan memasukkan nama terduga pelaku berinisial HS ke dalam daftar wisudawan tidak sesuai dengan prosedur yang disarankan tim investigasi internal UGM.

Karena permohonan kehadiran itu tidak diindahkan Panut, lantas ORI DIY melayangkan surat pemanggilan pertama pada tanggal 2 Januari 2018. Saat ditemui usai pertemuan dengan Kapolda DIY, Budi mengaku telah mendapatkan respons positif dari Bagian Hukum UGM.

“Saya berharap Pak Rektor yang hadir karena makin cepat beliau hadir, makin cepat penyelesaian kasus ini. Sebenarnya panggilan kami memberikan kesempatan Pak Rektor memberikan penjelasan,” kata Budi, Senin (7/1).

Melalui keterangan tertulis yang dikeluarkan Bagian Humas dan Protokol UGM pada tanggal 4 Januari 2019, pihak UGM menilai, keinginan ORI DIY yang akan menghadirkan Rektor UGM Panut Mulyono secara paksa tidak tepat.

Ombudsman, menurut pihak UGM, tidak dapat memaksa Rektor karena pemeriksaan Ombudsman terhadap dugaan malaadministrasi tidak berdasarkan laporan. Pemeriksaan tidak berdasarkan laporan tersebut dibuktikan dengan isi surat dari ORI bernomor 0390/SRT/0105.2018/yg-06/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Surat itu menyatakan bahwa Ombudsman Perwakilan DIY telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (vide Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) dengan meminta informasi penjelasan dan data dari berbagai pihak terkait. (KBB/Ant)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here