Ombudsman Temukan Penyimpangan Prosedur Dalam Seleksi Anggota KPI

Konferensi pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan penyimpangan prosedur seleksi anggota KPI di kantor Ombudsman
Konferensi pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dugaan penyimpangan prosedur seleksi anggota KPI di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin (12/8). Foto: Suandri Ansah/indonesiainside.id

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, JakartaOmbudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya penyimpangan prosedur dalam seleksi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022. Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala menjelaskan, setidaknya ada empat temuan maladministrasi.

Adrianus memaparkan, beberapa temuan awal di antaranya tidak adanya petunjuk teknis (juknis) atau SOP mengenai mekanisme seleksi calon anggota KPI. Kedua, tidak ada standar penilaian baku yang dijadikan rujukan untuk menentukan nama peserta seleksi yang lolos atau lanjut ke tahap berikutnya.

“Tim Ombudsman juga menemukan bahwa tidak adanya standar pengamanan dokumen atau informasi yang memadai agar informasi tidak bocor ke pihak lain yang tidak berkepentingan,” ujar Adrianus saat konferensi pers di Gedung ORI, Jakarta Selatan, Senin (12/8).

Terdapat temuan tambahan yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan penyelenggara pemilihan Panitia Seleksi Anggota KPI Pusat 2019-2022 berdasarkan permintaan Komisi I DPR RI pada saat RDP tanggal 4 September 2019.

Keempat, ditemukan ketidakkonsistenan penggunaan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia oleh Pansel Anggota KPI.

“Dari hasil tersebut, Ombudsman menemukan bahwa Panitia Seleksi Anggota KPI Pusat periode 2019/2022 telah terbukti melakukan tindakan maladministrasi,” kata Adrianus.

Ombudsman menyebut panitia seleksi telah melampaui kewenangannya dalam proses seleksi anggota KPI Pusat periode 2019-2022. Mereka dinilai telah membuat aturan sendiri melalui kesepakatan yang tidak diatur daIam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here