Soal RUU KUHP, Komisi VIII: Pasal Kontroversi Konsekuensi Demokrasi

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Foto: Antara

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi VIII dari fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menanggapi saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar DPR tak buru-buru mengesahkan RKUHP. MUI menilai masih ada pasal berpotensi jadi kontroversi di kemudian hari.

“Saya rasa pembahasan 10 tahun tidak buru-buru. Selama 10 tahun ini yang berlaku adalah kodifikasi hukum pidana yang ada sejak zaman Belanda,” kata Rahayu kepada Indonesiainside.id, Kamis (19/9).

Menurut dia, pembahasan hingga pengesahan adalah tugas dari para anggota DPR untuk melakukan legislasi. Anggota parlemen dipilih rakyat untuk melakukan sila ke-4 dari pancasila.

Dia mengatakan, tidak mungkin semua ideologi yang ada di Indonesia bisa diakomodir. Ini karena perbedaan pandangan sangat luas.

“Kita harus belajar memilih wakil rakyat yang betul-betul bisa mewakili suara kita. Karena kalau tidak, ya jangan kaget kalau wakil rakyat yang ada tidak bisa mewakili suara kita. Ini konsekuensi dari demokrasi,” ujarnya.

Dia mengatakan, Indonesia juga harus belajar untuk lebih terbuka terhadap revisi undang-undang. DI liar negeri, kata dia, undang-undang yang sama bisa hampir tiap periode berubah berdasarkan arah ‘penguasa’ periode itu.

“Ini adalah proses pendewasaan politik di Indonesia,” kata dia.

Maka itu, dia menegaskan bahwa pasal-pasal kontroversi adalah konsekuensi demokrasi. Di setiap rancangan undang-undang pasti ada ruang untuk setiap anggota mengajukan aspirasinya yang menggambarkan ideologinya.

“Ada yang setuju mengkriminalisasikan sesuatu sedangkan ada yang menganggap itu tidak perlu,” ujarnya.

Terkait pernyataan MUI yang menyebut membawa aspirasi umat Islam, Rahayu mengatakan itu adalah hak warga negara. Setiap masyarakat memiliki hak demokrasi.

“Ya itu hak MUI. Semua lapisan masyarakat berhak memberikan aspirasinya,” ujarnya.

Kemarin, MUI menyarankan agar DPR tidak buru-buru untuk mengesahkan RUU KUHP (RKUHP) sebelum berakhirnya masa jabatan anggota legislatif periode (2014-2019).Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Didin Hafidhuddin, mengatakan, masih ada beberapa pasal dalam RKUHP yang dianggap berpotensi jadi kontroversial dikemudian hari.

“Beberapa pasal yang rawan ditafsirkan bermacam-macam, sebaiknya ditunda kalau memang masih dibutuhkan perbaikan,” kata dia.

Salah satunya, kata dia, dalam pasal 480 ayat 1 dan 3 dengan masalah yang berkaitan soal kekerasan dan bukan kekerasan. Pasal itu dia katakan bisa menjadi multi tafsir karena tidak menjelaskan secara spesifik.

“Apakah berlaku pasal itu pada suami istri yang sah, dan soal sukarelanya apakah berlaku kepada laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri,” ucapnya. (EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here