Truk Tangki Pertamina Sering ‘Kencing di Jalan’, Ini Tanggapan Akun Resmi DPP Gerindra

Komisi VII DPR RI saat meninjau Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem di Cilegon, Banten.
Komisi VII DPR RI saat meninjau Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem di Cilegon, Banten. Foto: Istimewa

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Gus Irawan Pasaribu menilai Pertamina tidak serius menangani penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dari Terminal BBM ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Pasalnya, masih banyak ditemukannya praktik truk tangki BBM Pertamina yang “kencing di jalan”.

“Pertamina sudah empat tahun berkomitmen untuk membenahi sistem pengendalian dan pengawasan dalam distribusi BBM, tetapi hingga saat ini masih terus terjadi penyimpangan di lapangan,” tulis akun resmi DPP Gerindra, Senin (23/9).

Permasalahan ini juga telah disampaikan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI saat meninjau Terminal BBM Pertamina Tanjung Gerem di Cilegon, Banten. Partai Gerindra ingin memastikan agar terlaksananya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas beserta aturan pelaksanaan turunannya.

“Partai Gerindra meminta agar Pertamina memaksimalkan sistem informasi dan teknologi informasi untuk mengendalikan dan memastikan bahwa tidak ada lagi peluang terjadinya penyimpangan dalam bentuk apapun,” katanya.

Partai Gerindra menduga adanya pihak di luar Pertamina yang terlibat dalam praktek ilegal tersebut. Partai Gerindra juga melihat upaya Pertamina untuk mengurangi loss atau kehilangan belum terimplementasi dengan baik.

“Partai Gerindra juga mendorong Pertamina agar segera mengaplikasikan digitalisasi pada setiap nozzle di SPBU. Nantinya, sistem tersebut akan terintegrasi dengan Terminal BBM untuk mengantisipasi penyimpangan,” katanya.

Sejatinya, Pertamina adalah BUMN Merah Putih. Mestinya setiap kebocoran dan pratik ilegal ‘kencing di jalan’ itu harus disikapi, karena yang di ujung menanggung kerugian adalah masyarakat pengguna BBM.

“Partai Gerindra juga sangat menyesalkan ketidakhadiran Direksi Pertamina dalam kunjungan pengawasan tersebut ya g dilakukan oleh DPR RI. Seharusnya Direksi Pertamina memprioritaskan acara dengan DPR karena ini amanat konstitusi,” katanya. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here