Rencana Terpadu Transformasi Peran Santri Mendesak Dilakukan

Wakil Ketua FPKS, Mulyanto. Foto: chanelmuslim

Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam rangka Hari Santri Nasional (HSN) tanggal 22 Oktober 2019, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyelenggarakan diskusi terbatas dengan beberapa pimpinan pondok pesantren. Acara akan dilaksanakan di ruang rapat pleno FPKS, Gedung Nusantara I, lantai 3, Komplek DPR-RI Senayan Jakarta.

Wakil Ketua FPKS Mulyanto menjelaskan, acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dari berbagai sudut pandang terhadap upaya peningkatan peran santri dan fungsi pondok pesantren di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai, saat ini yang tepat untuk mendorong santri menjadi aktor penting dalam proses pembangunan bangsa ke depan.

“Kompetensi para santri dinilai sangat beragam dan tidak kalah dengan lulusan lembaga pendidikan lain. Untuk itu diperlukan rencana terpadu untuk mengawal proses transformasi peran ini agar lebih efektif dan terukur,” kata Mulyanto, Selasa (22/10).

Ia menyatakan, santri-santri yang ada saat ini bisa jadi modal dasar yang sangat strategis dalam upaya peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Bangsa ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas secara keilmuan dan baik secara spiritual.”Kalau menurut istilah almarhum Pak Habibie, manusia yang berotak Jerman tapi berhati Makkah,” tuturnya.

Doktor nuklir lulusan Jepang ini mengingatkan para santri akan pentingnya meningkatkan kemampuan literasi digital. Hal ini diperlukan untuk dapat memahami perubahan zaman dengan baik.

“Nah, santri harus paham dengan perkembangan zaman sehingga bisa melihat tantangan dan peluang perubahan ini secara tepat,” katanya.

Mulyanto mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi para santri akan lebih kompleks. Mereka akan berhadapan dengan beragam pemikiran yang berkembang melalui media-media digital.

Itu sebabnya sebagai pengemban dakwah mereka harus dibekali kemampuan pemanfaatan teknologi digital sejak sekarang. Hal ini dapat dilakukan dengan penguatan kurikulum pesantren yang terbuka dengan ilmu pengetahuan berbasis teknologi.

“Alhamdulillah sekarang kita punya Undang-Undang Pesantren. Semoga Presiden Jokowi segera menandatangani UU Pesantren tersebut sebagai hadiah yang manis bagi para santri,” ucap dia.

Diskusi bertema “Peran Santri dalam Menjaga Kedaulatan NKRI” menghadirkan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum (UNIPDU) Jombang, Jawa Timur, Prof Ahmad Zahro, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur, KH Ahmad Hidayatulloh, Pembina Majelis Pesantren dan Ma’had Dakwah Indonesia (MAPADI), KH. Ahzami Samiun Jazuli, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof Kamaruddin Amin, MA, dan Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M) Dr Masykuri. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here