Kuasa Hukum Bupati Muara Enim: Demi Jatuhkan Firli, Ahmad Yani Dijadikan Tumbal KPK

Sidang lanjutan kasus bupati non aktif Muara Enim, Ahmad Yani di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1).

Indonesiainside.id, Palembang — Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan, Firli Bahuri disebut-sebut oleh kuasa hukum bupati non aktif Muara Enim Ahmad Yani, yakni Maqdir Ismail. Dia menyebut, bahwa klien-nya itu telah menjadi tumbal demi menjatuhkan Firli yang dilakukan para eks pimpinan KPK sebelumnya.

“Kan ada perseteruan antara Firli dengan pimpinan KPK yang lama. Ya, bisa jadi klien kita (Ahmad Yani) tumbal untuk menjatuhkan Firli. Kecaman hingga opini pun digiring agar Firli dianggap tak berkompeten pimpin lembaga anti rasuah itu,” ujar Maqdir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (7/1).

Pada sidang lanjutan dugaan korupsi 16 proyek perbaikan dan peningkatan jalan tahun anggaran 2019 dengan agenda pembacaan nota keberatan itu, Maqdir menilai, hal itu menjadi trik yang digunakan para eks pimpinan KPK lama. Dia menyebut, itu terlihat dari BAP yang isinya tak lengkap, bahkan dibuat sengaja untuk menjatuhkan Firli dengan menumbalkan klien-nya.

Ia menjelaskan, terutama pada jumlah yang diterima klien berbeda dengan isi yang ada dalam BAP. “Ada nama-nama penerima uang yang lain, dan tak diproses. Di antaranya ketua DPRD Muara Enim Aries HB, wakil bupati Muara Enim Juarsyah, serta anggota DPRD setempat yang turut menikmati uang,” kata dia.

Menurutnya, ada pun bukti lainnya seperti terkait uang yang akan diberikan kepada Kapolda Sumatera Selatan sebesar USD 35.000 melalui Eflin yang merupakan PPK 16 proyek Muara Enim yang bermasalah.

“Dalam BAP itu, jelas proses penyadapan dilakukan seusai Robi berbicara dengan Eflin terkait pemberian uang kepada bapak kapolda. Pak bupati saat itu belum bertemu, baru merencanakan pertemuan,” jelas dia.

Ia mengungkapkan, pertemuan yang akan dilakukan itu dalam rangka kunjungan kepala daerah dengan pimpinan kepolisian, dan klien hanya berusaha untuk menjalin silaturahmi kepada Firli. “Sebab sejak Firli dilantik (sebagai kapolda Sumatera Selatan), klien saya belum pernah bertemu,” ujar dia.

“Kan Eflin dengan Robi yang bilang soal permintaan uang. Sementara bapak kapolda tak pernah minta uang, juga pak Yani tak pernah menjanjikan uang itu,” ujar dia lagi.

Pihaknya menuturkan, komunikasi Eflin dan Robi tersadap menyebut nama Firli pada 31 Agustus lalu. Dia mengatakan, untuk merealisasikan pemberian uang kepada Firli, Eflin berusaha mengontak ajudan kapolda dan sang ajudan memberikan kontak Erlan, yakni keponakan Firli.

“Harusnya keponakan Firli dikonfirmasi juga. Itu juga harus dilaporkan KPK kepada pimpinan Polri karena ada perjanjian antara KPK, kepolisian, serta kejaksaan. Ya ‘pak kapolri, kapolda Anda di sana diduga akan menerima uang’. Paling tidak ada orang yang akan melakukan itu,” ungkap dia.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Roy Riyadi, menjelaskan, bahwa tidak mengetahui tuduhan yang dilayangkan pada KPK. Dia mengklaim, baru mengetahui hal tersebut dalam sidang eksepsi yang berlangsung pada hari ini. “Itu bukan bagian eksepsi, tapi pengantar. Tudingan itu juga saya baru tahu, demi Allah. Jadi tidak bisa menanggapinya,” katanya.

Pihaknya pun akan menjawab semua tuduhan tersebut pada sidang lanjutan pada Selasa (14/1). “Hasil BAP itu ada beberapa pembicaraaan Yani dan Eflin soal uang itu. Jika ada orang yang mau Anda kasih uang, orang yang mau dikasih gak tau, jadi ceritanya apa. Saya rasa pak kapolda tak memminta uang,” tutur dia. (RAP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here