Besok Kemendagri Gelar Perkara Elly Lasut Tidak Dilantik, Dua Tokoh Warga Talaud Kecewa Ucapan Wagub

Tokoh masyarakat Talaud Jimmy Tindi kecewa dengan pernyataan Wagub Sulut Steven Kandouw.

Indonesiainside.id, Manado – Dua tokoh masyarakat Kabupaten Talaud kecewa atas pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw yang mengatakan Elly Lasut tidak akan dilantik sebagai Bupati Kabupaten Talaud. Kedua tokoh ini mengataka,n pernyataan wagub terlalu dini, padahal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru akan melakukan gelar perkara, Rabu (15/1) besok.

“Saya menyesalkan pernyataan Wagub hari ini, sebab Kemendagri baru melaksanakan gelar perkara besok. Seharusnya Kemendagri yang memiliki wewenang untuk itu,” tegas Engel Tatibi, seorang tokoh masyarakat Talaud saat dihubungi Indonesiainside.id, Selasa (14/1).

Tatibi berharap siapa saja bisa menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan, sambil menunggu hasil gelar perkara besok.

Hal yang sama juga dikatakan tokoh masyarakat Talaud lainnya, Jimmy Tindi. Dikatakan Jimmy bahwa sebaiknya tak ada seorangpun yang beropini liar.

“Justru semua pihak harus menahan diri dulu. Kita perlu mengutamakan kedamaian di akar rumput yakni kedamaian masyarakat Talaud,” sebut Jimmy.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan siap menaati keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 584 K/TUN/2019, yang mencabut Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017. Keputusan itu berkaitan dengan persoalan belum dilantiknya Elly Engelbert Lasut (E2L) sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menuturkan keputusan MA itu menyatakan E2L sudah menjabat Bupati Talaud selama dua periode. “Kan sudah terhitung dua periode, maka pelantikan E2L sebagai Bupati tak bisa dilakukan. Bila dipaksakan, maka otomatis dia tiga periode menjabat dan jika terjadi tentu saja kita sudah melanggar ketentuan yang ada,” tegas Steven di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (14/1).

Tambah Steven bahwa Pemprov Sulut diundang besok ke Kementerian Dalam Negeri guna membahas solusi mengenai keputusan MA tersebut. Dia berharap secapatnya ada jalan keluar dari kementerian yang dipimpin oleh mantan Kapolri Tito Karnavian itu.

“Ini semua benar-benar untuk menegakan hukum di bangsa ini, khususnya di daerah kita ini. Sekali lagi bukan karena keinginan personal bahkan juga kelompok,” imbuh politisi PDIP ini. (RTG)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here