Rektor UIC: Kebijakan Nadiem Bagus, tapi Mayoritas PTS Akan Bubar

Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, mengapresiasi kebijakan ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’ yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Ia menyebut kebijakan eks bos Gojek itu membawa harapan baru bagi kemajuan dunia perguruan tinggi di Indonesia.

Musni menyebut ada tiga alasan kebijakan Nadiem patut diapresiasi. Pertama, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta diberi otonomi secara bebas, luas, dan merdeka untuk berkembang san maju. Hal itu melalui pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru termasuk pengajuan re-akreditasi PT dan profil dibahas paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali.

“Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajikan peningkatan akreditasi kapanpun,” tutur dia melalui laman resminya, Ahad (26/1).

Kedua, PTN dan PTS akreditasi A dan B diberi kesempatan dan peluang luas untuk merdeka melakukan aliansi strategis dengan kerjasama organisasi atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

Ketiga, PTN dan PTS yang berakreditasi A dan B merdeka melakukan persaingan bebas dalam mengembangkan dan memajukan kampus mereka.

Kendari demikian, Musni Umar menyebut kebijakan terbaru Nadiem itu pada satu sisi membawa kebaharuan dan prospek bagi kemajuan PTN dan PTS. Akan tetapi, kenaikan itu akan mengubur ribuan PTS.

“Mereka (PTS) akan bubar secara perlahan tapi pasti,” tutur Musni Umar. Ia menyampaikan 5 poin untuk menguatkan argumentasinya tersebut.

Pertama, PRS kecil dan menengah harus bersaing bebas dengan PTN beranggaran besar dan PTS milik konglomerat. Kedua, ribuan PTS kecil dan menengah akan semakin sulit memperoleh mahasiswa dengan jumlah yang diharapkan.

“Padahal, sumber pembiayaan mereka hanya dari uang kuliah mahasiswa,” tutur Musni Umar.

Ketiga, akan terjadi konglomerasi perguruan tinggi oleh PTN dan PTS yang didirikan para konglomerat. Keempat, PTS kecil dan menengah akan semakin terpinggirkan. Hal itu karena adanya kebijakan PTN dan PTS akrditas A dan B bebas mendirikan program studi dan menghimpun mahasiswa baru tanpa batas.

Kelima, kebijakan Nadiem Makarim akan mengakibatkan ribuan PTS bubar karena tidak mampu bersaing bebas.

“Kelima hal yang dikemukakan di atas tidak akan dialami PTS kecil dan menengah kalau ada kebijakan afirmasi dari pemerintah dalam bidang akademik,” ucap Musni Umar. (*/Dry)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here