Pengacara Habib Bahar Bersurat ke DPR, Ini Isi Lengkapnya

Habib Bahar bin Smith kembali ditahan, Selasa (19/5) dini hari. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Tim kuasa hukum Habib Bahar bin Smith berkirim surat ke Komisi III DPR. Surat tersebut berisi permintaan agar DPR memanggil dan menegur keras Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

“Karena memberlakukan kebijakan subjektif tanpa ketentuan hukum yang jelas dengan tindakan yang melanggar HAM, tindakan yang sangat tidak layak, berlebihan, super represif, merupakan suatu bentuk abuse of power dan suatu tindakan sangat otoriter serta suatu bentuk tindakan penegakan hukum sangat diskriminatif,” kata kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuankotta, kepada Indonesiainside.id, Kamis (21/5).

Menurutnya, DPR dapat memerintahkan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham, khususnya, Kepala Lapas Cibinong untuk mencabut surat pembatalan asimilasi terhadap kliennya dan memberlakukan kembali asimilasinya. Dia juga meminta agar DPR dapat mencermati dan membenahi hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada.

“Sehingga equality before the law tidak hanya menjadi slogan semata di republik yang kita cintai ini, dan keadilan dapat segera tegak, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kami masih percaya dan yakin bahwa keadilan dapat tegak di negara ini,” ujarnya.

Berikut isi lengkap surat tersebur:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Lapas Cibinong mencabut asimilasi terhadap Klien kami dengan tuduhan menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan melanggar aturan PSBB dalam kondisi darurat covid di Indonesia karena mengumpulkan massa dalam pelaksanaan ceramahnya, oleh karena itu kami akan meluruskan tuduhan mengada-ada terhadap Klien kami tersebut.

2. Bahwa ceramah Klien kami pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 saat kembali ke kediaman di pondok pesantren Tajul Alawiyin adalah ceramah umum bukan khusus dan berisi kritik dan koreksi yang sifat nya biasa dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara serta berdemokrasi, hal ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”, oleh karena itu alasan pencabutan asimilasi dengan alasan ceramah provokatif sangatlah bertentangan dengan kebebasan berpendapat (freedom of speech), dan juga sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang berlaku di republik Indonesia serta patut dicatat bahwa Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum & HAM telah melakukan pelanggaran terhadap asas “praduga tak bersalah”;

3. Bahwa ceramah Klien kami pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 saat kembali ke kediaman di pondok pesantren Tajul Alawiyin adalah justru merupakan bentuk kecintaan klien kami terhadap negara dan bangsa serta pemerintah Republik Indonesia, karena cinta itu maka Klien kami melontarkan kritik dan koreksi agar diharapkan pemerintah menjadi lebih baik dalam bekerja dan melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sehingga akan dicintai oleh rakyat Indonesia, jika kritik dan saran malah dianggap sebagai sebuah kebencian, provokasi dan musuh serta ditanggapi dengan represif maka kami mengucapkan : selamat datang di negara otoriter;

4. Bahwa Klien kami tidak pernah melakukan pengumpulan massa dalam kegiatan ceramahnya (pelanggaran PSBB) sebagaimana yang dituduhkan, massa tersebut datang ke pondok pesantren Klien kami atas kemauannya sendiri sebagai rasa syukur atas bebasnya Klien kami, banyaknya massa yang datang diluar dari kuasa Klien kami, apa yang dialami oleh Klien kami sangatlah berbeda perlakuan dengan pemerintah pada saat konser musik yang digelar BPIP dan MPR, yang melanggar PSBB tapi tidak ada tindakan dari penegak hukum, hal ini jelas merupakan tindakan diskriminasi hukum terhadap Klien kami apalagi jika dibandingkan berbagai pelanggaran PSBB di berbagai Mall dan pusat perbelanjaan yang tidak ada sanksi dan hukuman bagi mereka para pelanggar, ini jelas merupakan sebuah tindakan tebang pilih yang sangat berbahaya bagi upaya penegakan hukum di Republik Indonesia;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, alasan hukum pencabutan asimilasi yang berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham Nomor 3 tahun 2018, adalah tidak berdasar, tidak memiliki kekuatan hukum dan sangat subjektif. dan perlu menjadi catatan pula bahwa klien kami sudah melaksanakan segala kewajibannya termasuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai subsider (bukti terlampir),sehingga Klien kami telah sangat beritikad baik dalam menjalani hukuman yang harus dijalani oleh Klien kami.;

6. Bahwa dini hari tanggal 19 Mei 2020, para petugas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham mendatangi ke diaman Klien kami beserta ratusan Polisi dengan bersenjata lengkap laras panjang untuk menangkap dan melakukan penahanan terhadap Klien kami, kemudian membawa Klien kami ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, bukannya membawa kembali ke Lapas Pondok Rajek Cibinong, padahal pencabutan asimilasi dilakukan oleh Kepala Lapas Cibinong, ini sangat aneh dan cepatnya peristiwa ini sangat membuktikan ada dugaan kepanikan luar biasa dari pihak-pihak yang menginginkan republik Indonesia menjadi negara otoriter dan suatu negara machtstaat yang melahirkan produk hukum dan penegakan hukum Yang super represif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara;

7. Bahwa selanjutnya untuk memastikan keberadaan Klien kami, benarkah berada di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, maka kami beserta Tim Kuasa Hukum dan dari Pihak Keluarga mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur untuk menjenguk, membawa obat serta perlengkapan Klien kami dan memastikan beliau dalam keadaan sehat wal afiat. Dikarenakan sebelumnya saat Klien kami masih menjadi tahanan Lapas Pondok Rajek Cibinong, klien kami pernah dirawat inap 2 (dua) kali di RSUD Kabupaten Cibinong karena sakit (bukti rekam medik terlampir);

8. Bahwa sesampainya di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur sekitar pukul 06.00 WIB, Selasa tanggal 19 Mei 2020 kami Tim kuasa hukum diminta menunggu sampai pukul 08.00 pagi guna diterima oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, namun sampai Pukul 13.00 WIB kami kuasa hukum dan pihak keluarga dalam hal ini Istri dari Klien kami dan Ibu dari Klien kami baru diterima oleh Bapak Iwan Setiawan selaku Binasdik Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur di ruangan tamu, namun pihak Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan bahwa saat ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur tidak berada di tempat dan Klien kami dalam masa karantina sehingga tidak dapat ditemui;

9. Bahwa dalam proses menunggu sangat yang panjang sekitar kurang lebih 13 jam kami menunggu untuk bertemu dengan Klien kami barulah sekitar Pukul 19.00 WIB, kami diperbolehkan masuk untuk bertemu dengan Klien kami guna menyerahkan obat serta perlengkapan kesehatan dan sehari-hari untuk Klien kami. Dalam pertemuan tersebut juga ditanyakan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur kapan sekiranya kita bisa membesuk kembali Klien kami, lalu kemudian dijawab bahwa Klien kami tidak bisa ditemui 6 (enam) hari kedepan karena masuk dalam karantina di Lapas Gunung Sindur, tapi kemudian dengan diam-diam tanpa ada pemberitahuan kepada kuasa hukum dan keluarga malamnya Klien kami dipindahkan Ke Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusakambangan.

Sampai kurang lebih hampir 13 jam kami menunggu itulah yang menyebabkan masa santri dan umat datang ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur. Jadi jika alasannya karena keamanan kah atau alasan pendukung dari Klien kami menimbulkan keresahan, adalah sangat perlu dicatat bahwa para pendukung Klien kami dan massa hanya ingin sederhana : Klien kami dapat ditemui sejenak oleh keluarga dan kuasa hukum untuk diketahui perkembangannya, ITU SAJA. Jika itu terjadi maka kami jamin tidak akan ada massa maupun pendukung Klien kami yang akan datang;

Bahwa Pada malam hari tanggal 19 Mei 2020, Klien kami dipindahkan ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan tanpa memberitahukan kepada kuasa hukum dan keluarga, hal ini jelas tindakan sewenang-wenang serta melanggar Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

10. Bahwa perkara Klien kami merupakan tindak pidana umum dengan hukuman dibawah 5 (lima) tahun, sehingga sangatlah tidak layak, berlebihan, super represif, merupakan suatu bentuk abuse of power dan suatu tindakan sangat otoriter serta suatu bentuk tindakan penegakan hukum sangat diskriminatif apabila klien kami di tempatkan di Lapas Kelas I Batu Nusa Kambangan yang super maximum security (sms), yang merupakan lapas tempat napi koruptor kelas berat, gembong narkoba, teroris dan terpidana mati serta para napi , apa yang dialami oleh klien kami sangat berbeda perlakuan dengan apa yang dialami oleh ahok yang dipindahkan ke Mako Brimob dari LP Cipinang dengan alasan yang kurang lebih sama yakni keamanan, hal ini jelas merupakan tindakan diskriminasi hukum sangat serius terhadap Klien kami.

Bahwa dengan membawa dan menempatkan Klien kami di Lapas Batu Nusa Kambangan, ini bukan lagi merupakan tindakan dan jiwa dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dimana tujuan Lembaga Pemasyarakatan adalah supaya narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan baik harapannya, sehingga dibina. Membawa Klien kami ke Lapas Batu atas tindakan pidana yang dilakukannya serta mempertimbangkan masa hukuman yang Klien kami harus jalani adalah nyata bukan suatu tindakan memasyarakatkan akan tetapi tindakan menindas, membinasakan dan merusak terhadap klien kami. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here