Kuasa Hukum Tommy Soeharto: Pernyataan Jaksa Agung Politis

Kuasa hukum Tommy Soeharto Erwin Kallo (tengah) memberikan klarifikasi atas simpang siurnya berita di media dan ucapan Jaksa Agung terkait Gedung Granadi: Foto: Ahmad Z.R.

“Klien kami hanya terikat perjanjian sewa menyewa dengan PT Granadi. Sehingga sangat tidak mungkin klien kami menyerahkan apa yang bukan klien kami miliki”. (Erwin Kallo)

Indonesiainside.id, Jakarta — Kuasa hukum Hutomo Mandala Putra atau disapa akrab Tommy Soeharto, Erwin Kallo mengklarifikasi banyaknya berita yang dikeluarkan oleh media-media mengutip pernyataan Jaksa Agung Prasetyo dan Jaksa Agung Muda bidang Perdara dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Loeke Larasati Agoestina, terkait Gedung Granadi. Dalam pemveritaan itu, Jaksa Agung dan Jamdatun meminta Tommy untuk tunduk pada hasil putusan dan menyerahkan Gedung Granadi sebagai salah satu objek sita.

Upaya penyitaan itu sendiri menyusul putusan Mahkamah Agung atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar yang didirikan Presiden RI Ke-2, Soeharto. Namun menurut Erwin, kliennya tidak tepat jika dikaitkan dengan kasus Yayasan Supersemar.

“Bagaimana mungkin kami diminta harus menyerahkan aset, seolah-olah kami tidak kooperatif. Padahal kami menyewa. Bukan mengangkangi aset (Gedung Granadi) ini,” ujar Erwin saat konferensi pers di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).

Lebih jauh, Erwin menilai pernyataan yang dilontarkan Jaksa Agung Prasetyo tidak memiliki landasan fakta, data serta bukti yang kuat. Namun sarat dengan kepentingan politik.

“Komentar Jaksa Agung menurut kami bukan komentar seorang Jaksa, tapi politisi. Artinya, ada kekhawatiran pihak tertentu terhadap Ketum kami. Saran kami, bicaralah dalam kerangka hukum, bukan politik. Kalau bicara hukum berdasarkan fakta atau kertas. Kalau politik itu beropini dan berandai-andai,” katanya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here