Menghapus Perkawinan Di Bawah Umur

Ketua LPA Generasi Ena Nurjanah. Foto: Dok. Pribadi.

Keputusan MK dengan mengabulkan gugatan mengenai batas usia anak adalah sebuah titik terang upaya menghapus perkawinan anak

Indonesiainside.id, Jakarta — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan revisi batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disambut dengan suka cita oleh para pegiat perlindungan anak dan perempuan. Keputusan ini dianggap sebagai satu langkah maju yang dilakukan Negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di tanah air.

Dalam putusannya, MK menyatakan, perkawinan anak, khususnya perempuan di bawah umur, bertentangan dengan konstitusi. Batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif karena menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi Ena Nurjanah mengatakan, batas usia perkawinan anak pada UU Perkawinan telah melanggar hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar 12 tahun sebagaimana yang ada dalam pasal 31 UUD 1945. Dan juga bertentangan dengan UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2018 pasal 26 yang menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan usia anak.

Hingga tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan UNICEF mencatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang tinggi yakni sebanyak 340 ribu perempuan Indonesia menikah pada usia di bawah 16 tahun, atau sebesar 46% dari total jumlah perkawinan di Indonesia.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here