Oleh: Arif S
Indonesiainside.id, Jakarta – Penayangan proses hitung cepat hasil pemilu oleh lembaga survei tak boleh dimajukan. Informasi hasil hitung cepat baru bisa ditayangkan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat.
Denngan demikian, upaya melakukan uji materi untuk menyegerakan tayangan hitung cepat ditolak. Hal itu dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pengujian UU 7/2017 yang mengatur pengumuman hasil jajak pendapat dan hitung cepat yang diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).
“Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (16/4). MK juga menolak permohonan perkara pengujian aturan hitung cepat yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang diajukan oleh sejumlah stasiun televisi swasta nasional.
Mahkamah menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Ini artinya, aturan yang diujikan tetap dinyatakan konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Perkara yang teregistrasi dengan nomor 25/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia, dan PT Cyrus Nusantara. Para pemohon menguji Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu dan menilai bahwa penundaan publikasi hasil hitungan cepat justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu.
Menurut para pemohon, Pemilu 2019 merupakan yang pertama kali menggabungkan pilpres dan pileg dalam sejarah Indonesia. Itu pula sebabnya, warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasil pemilu.
Menurut pemohon, pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil pemilu. Karena itu, MK tak setuju. (AS)
