Catatan KontraS atas 73 Tahun Polri: 643 Kekerasan Dilakukan Polsek hingga Polda

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Kepolisian RI (Polri) hari ini merayakan ulang tahun yang ke-73. Dalam rangka peringatan HUT Polri–atau juga dikenal dengan sebutan Hari Bhayangkara–Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan catatan mengenai akuntabilitas lembaga penegak hukum itu sepanjang periode Juni 2018 hingga Mei 2019.

Koordinator KontraS, Yati Andriani mengatakan, laporan tersebut disusun sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang komprehensif untuk keseluruhan kinerja institusi kepolisian,” kata Yati dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jalan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

Yati menjelaskan, laporan yang dibuat KontraS kali ini dibatasi dalam tiga aspek. Yang pertama, polisi sebagai salah satu agensi utama dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam bagian ini, laporan secara khusus memotret keterlibatan aparat kepolisian dalam praktik-praktik penyiksaan, miscarrages of justice, dan kesewenang-wenangan dalam menafsirkan dan menggunakan diskresi.

Yang kedua, polisi sebagai pemelihara keamanan, ketertiban (public order) dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bagian ini, laporan secara khusus memotret penggunaan kekuatan (the use of force) dan instrumen kekerasan (termasuk senjata api) oleh kepolisian dalam penanganan ekspresi-ekspresi warga dalam peristiwa-peristiwa unjuk rasa, demonstrasi, rapat akbar, dan bentuk-bentuk ekspresi lainnya.

Sementara yang ketiga, terkait dengan kinerja lembaga pengawas internal dan eksternal dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan institusi kepolisian yang tidak sesuai ketentuan. “Nah, kami menemukan sedikitnya telah terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian, mulai dari tingkat polsek (kepolisian sektor) hingga polda (kepolisian daerah) dengan beragam tindakan, seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan, serta penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas,” ujar Yati.

Dia menuturkan, polisi sewaktu-waktu memang bisa memiliki ruang yang besar untuk menjaga keamanan (human rights protector). Akan tetapi, sifat dari keistimewaan (privilege) tersebut kerap membuat unsur kewenangan dan kekuasaan mereka diterjemahkan sepihak dan disalahgunakan. “Sehingga menghasilkan pelanggaran HAM. Polisi dalam skenario kedua dapat menjadi human rights violator (pelanggar HAM),” katanya.

Yati menjelaskan, paradoks semacam itu pada umumnya dijawab dengan diskresi (kewenangan untuk menafsirkan situasi, kebijakan dan tindakan apa yang tepat dan harus untuk diambil). Di samping itu, jawaban lain yang diberikan polisi biasanya diikuti dengan prasyarat normatif, mulai dari ukuran proporsionalitas, mengukur tindakan berdasarkan kebutuhan mendesak, legalitas hukum, beralasan, dan akuntabilitas.

KontraS pun lantas menguji situasi di atas pada beberapa situasi dan implementasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Hasilnya dapat dipastikan bahwa telah terjadi kemunduran. “Kewenangan Polri dalam menafsirkan diskresi yang berujung pada munculnya korban karena tidak adanya ukuran maupun batasan penggunaan diskresi tersebut,” ucap Yati.

KontraS juga meninjau kembali minimnya efektivitas dan dampak dari fungsi pengawasan internal dan eksternal atas kinerja kepolisian. KontraS mencatat, dari 643 kasus kekerasan oleh aparat kepolisian sepanjang setahun terakhir, di antaranya dialami 33 aktivis, 174 warga sipil, 388 kriminal, 13 jurnalis, dan 40 mahasiswa. (AIJ)

Berita terkait

Kapolri Minta Maaf jika Kinerja Polri Belum Maksimal  

Indonesiainside.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Idham Azis meminta maaf kepada masyarakat apabila selama bertugas, jajarannya belum dapat memenuhi ekspektasi publik. Hal itu diungkapkan saat memberi...

Ketua MPR: Pendekatan Humanis Angkat Kepercayaan Publik terhadap Polri

Indonesiainside.id, Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan bahwa pendekatan Polri yang humanis dan mengedepankan persuasif akan terus mengangkat kepercayaan publik. Hal itu sudah terlihat...

74 Tahun Bhayangkara, Penempatan Perwira Aktif di Jabatan Sipil Jadi Sorotan

Indonesiainside.id, Jakarta - Institusi Polri memasuki hari jadinya ke-74. Ada berbagai catatan, refleksi dan pandangan berbagai pihak termasuk peran strategis Polri aktif di berbagai...

Setahun Era Jokowi, Polisi Lakukan 921 Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontaS) memiliki catatan hitam Polri sepanjang Juli 2019 hingga Juni 2020. Dalam periode...

Hut ke-74 Bhayangkara, DPR: Ada Dua Isu Penting yang Harus Dibenahi Polri

Indonesiainside.id, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengucapkan selamat Hut Bhayangkara Polri ke-74. Dia berharap korps Kepolisian Republik Indonesia terus mengembangkan...

HUT Bhayangkara: 4.308 Warga Kelahiran 1 Juli Ikut Program SIM Gratis

Indonesiainside.id, Jakarta - Sebanyak 4.308 warga kelahiran 1 Juli mengikuti program Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-74. Kebijakan SIM gratis ini...

Sambut Hut Bhayangkara, 34 Polda dan 500 Polres Lakukan Donor Darah

Indonesiainside.id, Jakarta - Dalam rangka menyambut HUT ke-74 Bhayangkara 2020, Polri melakukan beragam aksi sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat. Selain pembagian sembako, jajaran...

Tes Cepat dan Usap Gratis di Area HBKB

Indonesiainside.id, Jakarta - Pihak Kepolisian menggelar pemeriksaan tes cepat (rapid test) dan usap (swab) gratis di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk mencegah...

Berita terkini

Pakar Kesehatan: Fakta Menunjukkan Peningkatan Suhu Tak Mampu Kekang Virus Corona

Indonesiainside.id, Diyarbakir/Turki -- Seorang pakar kesehatan mengatakan temperatur yang lebih panas tidak akan membantu memperlambat penyebaran Covid-19. Jika suhu tinggi menghilangkan virus seharusnya  kasus...
ads3 mekarsari

Singapura Gelar Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19, PM Lee Hsien Loong Berikan Suaranya di TPS

Indonesiainside.id, Singapura - Di tengah suasana pandemi Covid-19, warga Singapura menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS), Jum'at...

Pemerintah akan Lelang Surat Utang Negara dengan Target Rp40 Triliun

Indonesiainside.id, Jakarta– Pemerintah mengatakan Kementerian Keuangan akan menggelar  lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam...

Tarif Tes Cepat Jangan Bebani Lagi Masyarakat yang Sudah Susah akibat Pandemi Covid-19

Indonesiainside.id, Jakarta - Biaya tes cepat (rapid test) di berbagai rumah sakit di Tanah Air masih bervariasi. Namun, umumnya masyarakat mengeluhkan tingginya tarif tes...

Berita utama

Dianggap Menyesatkan, Media Asing Soroti Menteri Pertanian Indonesia atas Klaim Kalung Anti-Virus Corona

Indonesiainside.id, Jakarta – Ilmuwan Indonesia, Rabu (8/7), membantah klaim Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa kalung yang terbuat dari kayu putih dapat mencegah penularan...

Covid-19 Masih Melonjak, Hari Ini Ada 1.611 Kasus Baru

Indonesiainside.id, Jakarta - Kasus pertambahan Covid-19 terus melonjak dengan kenaikan signifikan. Per hari ini, masih di atas 1.000 kasus. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19,...

Innalillahi, Ditemukan Klaster Baru di Pusdikpom TNI AD Cimahi, 99 Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Cimahi - Wali Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat Ajay M Priyatna membenarkan ada klaster baru penyebaran COVID-19 di Pusat Pendidikan Polisi Militer Angkatan...

Tegas, Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan karena Terbitkan KTP Buron Kakap Joko Tjandra

Indonesiainside.id, Jakarta - Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonaktifkan karena menjalani pemeriksaan terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama buronan 'kakap' Joko Tjandra. "Jadi...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here