MUI: Pasal Perzinaan Memang Harus Diperluas

Ikhsan Abdullah MUI
Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah (kiri). Foto: Rudi Hasan/Indonesiainside.id

Oleh: Rudi Hasan

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, mengapresiasi perluasan pasal perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Atas nama MUI, dia bersyukur itu dilakukan.

Alasannya, perluasan pasal itu menjadi bentuk kodifikasi KUHP yang memang mewakili kultur Indonesia. Sejak dulu, perzinaan tak diterima dalam budaya Indonesia.

“Beberapa pasal seperti perzinaan terjadi perluasan, yang menjadi nilai baru yang sesuai dengan kultur Indonesia,” kata Ikhsan dalam diskusi bertajuk ‘Mengapa RKUHP Ditunda?’, di Jakarta, Sabtu (21/9).

Menurut dia, KUHP lama warisan Belanda hanya mengatur zina seseorang yang sudah bersuami atau beristri. Sementara dalam RKUHP ini, definisi itu diperluas.

Pengertian zina berubah menjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, apapun itu. Meski dia belum bersuami/beristri atau sudah. “Sehingga ketika laki-laki dan perempuan belum menikah lalu bersetubuh, itu masuk perzinaan. Kumpul kebo masuk di dalamnya,” kata Ikhsan.

Menurut dia, masyarakat harus melihat rancangan KUHP ini dengan pemahaman menyeluruh. Misalnya terkait perempuan keluar malam akan dipidana. Padahal, dalam aturan di Buku 1 RKUHP, perempuan bekerja malam tak bisa dipidanakan. “Artis perempuan yang kerjanya pagi hingga malam, ya dia tidak bisa dipidana karena sedang bekerja,” kata Ikhsan.

Dia berpendapat, masyarakat harus memahami RKUHP secara komprehensif, agar tidak terecebur ke dalam polemik bersama, apalagi banyak pihak yang mengompori isu pasal perzinaan itu. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here