Kasus Suap Impor Bawang Putih, KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Politikus PDIP

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Rudi Hasan/Indonesia Inside

Oleh: Rudi Hasan

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan politikus PDIP, I Nyoman Dhamantra. Perpanjangan penahanan itu berlaku selama 30 hari.

“Diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak 7 Oktober – 5 November 2019,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (2/10).

Enam orang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap impor bawang, termasuk I Nyoman Dhamantra (INY). Lima lainnya yakni asisten Dhamantra, Mirawati Basri (MBS); swasta Elviyanto (ELV). Kemudian Chandry Suanda (CSU) alias Afung, swasta Doddy Wahyudi (DDW) dan swasta Zulfikar (ZFK).

Penetapan status tersangka tersebut adalah kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7-8 Agustus lalu. Sebanyak 13 orang dicokok tim antirasuah di Jakarta kala itu.

Selain meringkus belasan orang, KPK juga menyita bukti transfer Rp 2,1 miliar dari pihak swasta bernama Doddy Wahyudi dan menyita uang senilai 50 ribu dolar AS yang dibawa orang kepercayaan Nyoman, Mirawati.

Adapun tujuh pihak lain yang ikut diringkus saat OTT antara lain Nino (NNO), Syafiq (SYQ), Made Ayu (MAY) dan Lalan Sukma (LSK). Mereka adalah pihak swasta, sementara ada Sekretaris Money Changer Indocev, Ulfa (ULF); dua sopir berinisial WSN dan MAT yang ikut pula dijaring.

Chandry, Doddy dan Zulfikar sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Dhamantra, Mirawati, Elviyanto sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here