Oleh: Azhar AP
Indonesiainside.id, Semarang – Praktisi hukum Yosep Parera menilai pengesahan dan penerapan rancangan KUHP tanpa disertai penguatan mental aparatur penegak hukumnya akan membuka peluang terjadi tindak pidana korupsi besar.
“Substansi dari RKUHP ini baik sekali, namun struktur hukum di mana di dalamnya termasuk aparat penegak hukum yang masih menjadi tanda tanya,” kata dia di Semarang, Jumat (4/10).
Dengan kondisi demikian, lanjut dia, orang kaya yang banyak duit tidak akan masuk penjara. Sebaliknya, penjara akan penuh dengan orang miskin yang tidak punya uang.
Menurut dia, peluang yang bisa dimanfaatkan penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, pengacara, hingga hakim berada di Pasal 54 yang berisi tentang tujuan pemidanaan. Dia menuturkan, pasal 54 KUHP ini selaras dengan semangat restorative justice.
Dalam pasal itu, kata dia, dijelaskan mengenai pertimbangan pemidanaan yang dikhawatirkan dapat memunculkan upaya negosiasi atau “damai” agar terlepas dari pidana. Menurut dia, terdapat beberapa pertimbangan dalam pemidanaan, termasuk pemenuhan hukum ada.
“Pertimbangannya banyak, sehingga memungkinkan terjadi lobi. Kalau lobi kemungkinan besar dengan uang,” kata pendiri Rumah Pancasila ini.
Oleh karena itu, menurut dia, rancangan undang-undang yang merupakan karya anak bangsa setelah beberapa kali berganti pemerintahan ini harus disertai dengan penguatan mental penegak hukumnya. (Aza/Ant)
