Presiden Diminta Turun Tangan untuk Evaluasi Kinerja Polisi

Petugas kepolisian terlibat bentrok dengan mahasiswa (tengah) saat unjuk rasa menolak RUU KUHP dan UU KPK hasil revisi di Kantor DPRD Jambi, Senin (30/9/2019). Unjuk rasa mahasiswa dan pelajar tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/aww.

Oleh: Azhar AP

Indonesiainside.id, Jakarta РKoalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengevaluasi kinerja kepolisian dalam penangann unjuk rasa. Polisi diduga melakukan sejumlah pelanggaran terutama pada aksi di Gedung DPR RI pada 24-25 September 2019.

“Kami mendesak Pak Presiden memberikan tekanan kepada Pak Kapolri untuk mengevaluasi penanganan aksi unjuk rasa di Jabodetabek,” ujar perwakilan koalisi masyarakat sipil yang juga Ketua YLBHI Bidang Advokasi Muhamad Isnur, di Jakarta, Jumat (11/10).

Kasus yang terbaru adalah yang menimpa Akbar Alamsyah, korban meninggal akibat unjuk rasa berujung ricuh di dekat Gedung DPR RI. Menurut kepolisian, Akbar meninggal karena luka yang diakibatkan terjatuh dari pagar saat mengikuti demonstrasi.

Namun pihak keluarga meragukan pernyataan tersebut setelah melihat luka-luka di sekujur tubuh Akbar yang tidak seperti bekas terjatuh. Isnur mengatakan perbedaan pandangan tersebut menimbulkan kecurigaan tentang penyebab kematian Akbar.

“Kemudian yang ditemukan di lapangan oleh keluarga ginjalnya hancur, tengkorak tempurung kepalanya juga remuk. Ini bukan karena jatuh, kalau jatuh itu yang luka pasti lehernya bukan kepalanya. Jadi keterangan yang diberikan oleh kepolisian dan keterangan oleh keluarga menciptakan banyak kecurigaan di sana, ada apa?” tanya Isnur.

Dia mendesak kematian janggal ini segera diungkap. Menurut dia, polisi harus melakukan evaluasi pada tiap operasi yang dilakukan.

Jika ada oknum, kata Isnur, polisi harus segera mengungkap dan memberi sanksi. Polisi tidak boleh langsung membantah begitu saja ketika mendengar informasi negatif terkait anggotanya.

“Jangan kemudian sejak awal denial, jangan sejak awal menciptakan kecurigaan. Yang keluarga tanyakan adalah kok bisa dia dipindah-pindah rumah sakit? Ada tindakan tertentu tidak ada kabarnya. Harusnya sesegera mungkin keluarga tahu kondisi seperti ini,” kata dia.

Oleh karena itu, dia mendesak kepada Jokowi untuk mengevaluasi kinerja aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi, agar kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak terulang di kemudian hari.

Isnur juga menyarankan agar Jokowi melibatkan sejumlah lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam proses evaluasi tersebut.

“Kami mendesak bukan hanya investigasi internal, libatkan Komnas HAM, libatkan Komnas Anak, libatkan Ombudsman dan dengarkan mereka,” kata Isnur.

Ombudsman dan Komnas HAM adalah lembaga negara yang diberikan amanat undang-undang. Seharusnya kepolisian mendengarkan juga catatan mereka. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here