Waktunya Jokowi Satukan Sikap dan Tutur Kata

capim kpk
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (kedua kanan). Foto: ANT

Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menuntut konsistensi Presiden Joko Widodo. Ada pernyataan Jokowi terkait penguatan pemberantasan korupsi, namun di sisi lain regulasi KPK yang baru menjegal hal tersebut.

“Presiden Jokowi meskipun berkali-kali menegaskan dukungannya kepada KPK dan agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini tidak menerbitkan PerPPU,” kata Kurnia di Jakarta, Kamis (17/10).

Dia menyebut seluruh syarat untuk penerbitan PerPPU telah terpenuhi. Mulai dari kebutuhan mendesak karena pemberantasan korupsi akan terganggu, kekosongan hukum, sampai pada perubahan UU baru yang membutuhkan waktu lama. Urgensi tersebut sesuai Putusan MK tahun 2009.

“Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan PerPPU,” kata Kurnia.

Sebab, dia menilai kesimpulan tersebut tidak mendasar. PerPPU pada dasarnya adalah kewenangan prerogatif Presiden dan konstitusional. Pada akhirnya nanti akan ada uji objektivitas di DPR terkait dengan PerPPU tersebut.

“Pada akhirnya ini menjadi pembuktian janji Presiden Jokowi yang sering menyampaikan janji akan memperkuat KPK dan menjamin keberpihakan pada pemberantasan korupsi,” tegas Kurnia.

“Sekarang saatnya ia membuktikan kepada masyarakat langkah konkret untuk menyelamatkan KPK dengan menerbitkan PerPPU KPK sesegera mungkin,” imbuh dia. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here