KPK Bakal Hadapi Praperadilan Imam Nahrawi

Gedung KPK
Gedung KPK di Jakarta. Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyatakan pihaknya akan menghadapi praperadilan yang diajukan mantan Menpora, Imam Nahrawi. Praperadilan itu bakal digelar Senin (4/11).

“Sesuai dengan penundaan yang disampaikan hakim, maka direncanakan sidang praperadilan yang diajukan tersangka IMR (Imam Nahrawi), Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019 akan dilakukan pada Senin, 4 November 2019,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Selasa (22/10).

Saat ini, KPK sedang mempelajari permohonan praperadilan yang diajukan tersangka IMR tersebut. Pada prinsipnya, kata dia, KPK akan menghadapi dan juga meyakini bahwa sejak awal kasus, penetapan tersangka terhadap politikus PKB itu memang didasarkan pada bukti yang kuat.

“Bahkan penetapan IMR sebagai tersangka merupakan pengembangan lebih lanjut dari OTT (operasi tangkap tangan) di Kemenpora dan fakta-fakta yang muncul di persidangan,” ujar Febri.

Pihaknya mencermati alasan tersangka Imam Nahrawi, misalnya proses penyelidikan KPK yang dituding sangat pendek, yaitu hanya 4 hari yang dihitung dari tanggal LKTPK 22 Agustus 2019 dan penerbitan surat perintah penyidikan pada 28 Agustus 2019 dan penerbitan SPDP dilakukan satu hari kemudian, yaitu 29 Agustus 2019.

Febri mengatakan, Imam hanya memahami makna LKTPK seolah-olah itu adalah surat perintah penyelidikan. Padahal, KPK telah melakukan penyelidikan sejak 25 Juni 2019.

“Dan selama penyelidikan itu, sudah dilakukan pemanggilan tiga kali terhadap IMR, namun yang bersangkutan tidak datang karena berbagai alasan,” kata dia.

Sementara terkait alasan lain, Febri menyebut sebagian besar alasan yang diajukan Imam sudah cukup sering digunakan para pemohon praperadilan lain. Dengan begitu, sebenarnya relatif tidak ada argumentasi baru.

Sebagai contoh di sini adalah alasan tersangka yang hanya mengacu pada KUHAP bahwa penetapan tersangka seharusnya dilakukan pada tahap penyidikan. Tudingan Imam, pemeriksaannya sebagai calon tersangka semestinya dilakukan di penyidikan.

“Alasan ini sudah sering ditolak hakim, karena memang UU KPK mengatur secara khusus, bahwa sejak proses penyelidikan, KPK sudah mencari alat bukti, sehingga ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka pada saat penyidikan dimulai sekaligus dapat dilakukan penetapan tersangka,” kata dia. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here