KPK Dalami Kasus Suap Impor Bawang yang Menyeret Eks Kader PDIP

I Nyoman Dhamantra
I Nyoman Dhamantra, politikus PDIP yang kena OTT KPK dalam kasus impor bawang putih. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap impor bawang yang menjerat eks politikus PDIP, I Nyoman Dhamantra. Hari ini, KPK memeriksa Komisaris PT Indocev, Lilik Kelana Putri.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IYD (I Nyoman Dhamantra),” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/10).

Perusahaan yang bergerak di bidang money changer (penukaran valuta asing) itu ditengarai milik I Nyoman Dhamantra. Perusahaan tersebut diduga memfasilitasi Nyoman untuk memuluskan aliran uang suap impor bawang putih ke dalam kantongnya.

Selain Lilik Kelana, penyidik juga memeriksa karyawan PT Abellux Money Exchage, Jeany Wuryanti, dan pihak swasta bernama Made Ayu Ratih. Febri menyebut mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka I Nyoman Dhamantra.

Enam orang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap ini. Selain Nyman, lima lainnya yakni asisten Dhamantra, Mirawati Basri; pihak swasta bernama Elviyanto; pihak swasta bernama Chandry Suanda alias Afung; pihak swasta bernama Doddy Wahyudi, dan; pihak swasta bernama Zulfikar.

Penetapan tersangka kepada enam orang itu sebagai kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 7-8 Agustus lalu. Dalam OTT kala itu, sebanyak 13 orang dicokok tim di Jakarta.

Selain meringkus belasan orang KPK juga menyita bukti transfer Rp2,1 miliar dari Doddy Wahyudi dan; menyita 50 ribu dolar AS yang dibawa orang kepercayaan Nyoman, Mirawati.

Chandry, Doddy, dan Zulfikar sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Dhamantra, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here