Indonesiainside.id, Jakarta – Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, memberikan pendapatnya soal UU KPK yang baru. Dia menilai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjadi hasil revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 itu jelas melemahkan KPK.
“Saya singkatnya katakan, kalau ada siapa pun yang katakan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 untuk memperkuat KPK, ada dua, dia sedang bohong atau dia enggak paham dengan UU itu,” katanya di Jakarta, Kamis (31/10).
Dia pun memerinci detail pelemahan KPK yang dimaksud. Pertama, terkait dengan tindakan pro justisia yang legal jika KPK memiliki izin Dewan Pengawas (Dewas). Menurut dia, ada potensi barang bukti hilang jika gerak cepat KPK harus menunggu izin Dewas. Novel mengatakan, dengan aturan baru itu, penyidik pastinya akan disibukkan dengan birokrasi perizinan ke depan, jika Dewas sudah terbentuk.
“Banyak juga bukti penting KPK hampir enggak bisa lakukan. Belum lagi terkait penyadapan, penggeledahan juga sama,” ujar dia.
Novel menambahkan, ada juga keganjilan dalam pembentukan Dewas, yakni terkait etik. Aturan baru itu seakan-akan memberi kuasa absolut pada dewan tersebut. Padahal, KPK sangat mematuhi kode etik dalam bekerja.
Pegawai antirasuah yang melanggar bisa diganjar pemecatan atau hukuman penjara. Sementara, Dewas tidak dilengkapi dengan sanksi itu. Karenanya, tidak terbayang jika anggota Dewas nanti leluasa menemui pihak berperkara di KPK.
“Dewas ini tidak diatur sama sekali artinya Dewas kalau ketemu pelaku boleh enggak? Yang jelas, tidak dilarang,” ujar dia. (AIJ)
