LBH Street Lawyer ‘Tagih Utang’ Kapolri Baru Terkait Kasus Ade Armando

Direktur Legal LBH Street Lawyer, Muhammad Kamil Pasha. Foto: kiblat.net

Indonesiainside.id, Jakarta – Dosen Universitas Indonesia, Ade Armando kembali dilaporkan karena unggahannya di Twitter yang diduga melanggar Pasal 32 Ayat 1 junto 48 ayat 1 UU ITE. Ia dilaporkan anggota DPD, Fahira Idris ke Polda Metro Jaya, Jumat (1/11).

Direktur Legal LBH Street Lawyer, Muhammad Kamil Pasha mengatakan, Kapolri Jendral Pol Idham Aziz, masih ‘berutang’ penyelesaian perkara dugaan penodaan agama Islam oleh Ade Armando. Padahal Ade Armando (yang perkaranya sempat di SP3) jelas-jelas menjadi tersangka kembali setelah permohonan praperadilan LBH Street Lawyer yang menjadi kuasa hukum Johan Khan dikabulkan oleh Hakim Praperadilan PN Jaksel.

“Tapi kita lihat perkaranya gagal dinaikkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya diadili dimasa Pak Idham menjabat Kapolda Metro Jaya, meskipun kami telah berkirim surat agar perkara tersebut segera diproses guna menindaklanjuti putusan praperadilan yang kami menangkan tersebut,” kata Kamil di Jakarta, Sabtu (2/11).

Kamil mengingatkan, perkara dugaan penodaan agama Islam oleh Tersangka Ade Armando sudah terlalu lama mengendap. Johan Khan membuat laporan pada tahun 2015 dengan Tanda Bukti Lapor dengan Nomor TBL/1990/V/2015/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 23 Mei 2015.

“Ade Armando sempat menjadi Tersangka, anehnya bukannya ditangkap dan ditahan, kasus tersebut malah sempat di SP3 (surat perintah penghentian penyidikan),” ujarnya.

Kamil menyebutkan, sebelum SP3 tersebut dinyatakan tidak sah oleh Hakim tunggal Praperadilan PN Jaksel, Aris Bawono Langgeng, pada tahun 2017, Ade Armando kembali menjadi Tersangka, dalam waktu empat tahun, kasus tersebut belum juga naik ke persidangan.

“Padahal menurut kami perkara tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, dan juga sudah cukup bukti,” ujarnya.

Idham Azis resmi dilantik menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, menggantikan Jenderal Kepolisian Tito Karnavian yang menjadi Menteri Dalam Negeri. Kapolri adalah jabatan tertinggi dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, di atasnya hanya ada Presiden, seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Mabes Polri sampai dengan Polsek berada di bawah kepemimpinannya.

“Nah, tentu mudah saja bagi Pak Idham untuk memerintahkan agar penyidik perkara tersebut serius dan profesional dalam menangani perkara tersebut,” katanya.

Namun, justeru Kamil bertanya, bagaimana kelanjutan dari penanganan Tersangka Ade Armando dalam perkara dugaan Penodaan agama tersebut. Apakah dengan berbekal jabatan Kapolri, Idham mampu menuntaskan hutang perkara Ade Armando?

“Kami, beserta klien kami, masyarakat, dan umat Islam menunggu, apakah Pak Idham akan menjadi jagoan atau super hero bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang telah resah karena agamanya dinodai, dengan berani menangkap dan menahan Ade Armando? Atau sebaliknya, Ade Armando memang ‘terlalu sakti’ bagi Pak Idham Azis dengan jabatan Kapolri sekalipun,” katanya. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here