Masyarakat Selalu Ditanya Asal Uang saat Bertransaksi di Bank, Ternyata Ini Alasannya

Nasabah Mandiri
Nasabah Bank Mandiri sedang melakukan transaksi di ATM (ilustrasi). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Di era ini, kejahatan pencucian uang marak terjadi. Fenomena itu turut berdampak pada masyarakat yang ingin menyimpan uangnya di bank, atau sekadar ingin melalukan transaksi uang dalam jumlah yang cukup banyak.

Dalam hal ini, banyak masyarakat Indonesia yang merasa resah setiap kali ditanya oleh pihak bank mengenai asal-usul uang yang akan mereka simpan di bank. Pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, menjelaskan dampak prosedur yang diterapkan bank tersebut melalui kacamata hukum. Menurut dia, kasus ini sama seperti pola hubungan antara penjual dan pembeli, debitur dan kreditur, ataupun penyewa dan pemakai.

“Ini masuk wilayah hukum perdata. Tetapi ketika masuk ke wilayah publik, dalam hal ini umpamanya melalui UU Perlindungan Konsumen, selain hubungan keperdataan, itu juga hubungan konsumen dan produsen,” ujar dia dalam sebuah diskusi yang disiarkan stasiun radio di Jakarta, Jumat (8/11).

Ficar menuturkan, prosedur yang diterapkan bank itu terkait dengan UU Tindak Pencucian Uang (TPPU). “Kalau dulu, ada pembatasan Rp500 juta ke atas yang harus ditanyakan. Jadi, ketika nasabah yang ingin menabung di bank tapi uangnya Rp500 juta ke atas, itu harus dilaporkan dari bank kepada KPK,” ucapnya.

Akan tetapi, UU tersebut kemudian mengalami revisi. Ficar menuturkan, ini dilakukan karena semakin banyaknya masyarakat yang pintar untuk berbuat kejahatan dengan uang. “Misal, ada orang yang melakukan dengan pola seperti ini. Hari ini masuk Rp10 juta tiga kali, besok masuk Rp50 juta tiga kali. Lama-lama uang gelap ini banyak dan akhirnya memunculkan revisi UU Tindak Pencucian Uang,” kata Ficar.

Dia menjelaskan, saat ini bank akan bertanya kepada nasabah setiap kali melakukan transaksi, berapa pun nominalnya. Ficar mengatakan, bank harus mengetahui asal-usul dari setiap nominal yang disetorkan untuk menghindari TPPU.

“Kalau memang itu didapatkan dari tindakan yang tidak melawan hukum, saya kira tidak salah. Misal dari keuntungan dagang atau setoran bangunan, dan lain-lain,” ucapnya.

Ficar menilai, dari sisi ini artinya ada perintah UU yang harus dijalankan oleh suatu negara dan lembaga swasta. Tetapi, akan menjadi masalah jika uang tersebut didapat karena alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal.

“Ini merupakan hal yang kemudian akan dipersoalkan di pengadilan karena dia sudah melakukan indikasi kejahatan dan percobaan dengan mentransfer hasil kejahatannya melalui bank. Itu mengapa sekarang setiap transaksi bank melakukan investigasi mengenai sumber uang,” tutur Ficar. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here