11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Jadi Pekerjaan Rumah Jokowi

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Foto: Anisa Tri K/ Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mencatat bahwa kondisi penegakan HAM pada periode pertama Presiden Joko Widodo masih belum beranjak ke tahap yang lebih baik. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, saat ini Komnas HAM telah mengajukan permohonan pelaporan kasus masa lalu ke Kejaksaan Agung.

“Sampai saat ini belum ada langkah konkret dari Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya ke tahap penyidikan dan penuntutan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 21 jo Pasal 23 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” jelas Taufan dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis ( 28/11).

Tercatat, ada 11 berkas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, yang telah dilimpahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Sebelas kasus tersebut diantaranya:
1. Peristiwa 1965/1966,
2. Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982/1985,
3. Peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998,
4. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998,
5. Peristiwa Talangsari tahun 1989,
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998,
7. Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003,
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999,
9. Peristiwa Jambo Keupok Aceh 17 Mei 2003,
10. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya, serta
11. Peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA).

Menurutnya, kasus intoleransi semakin menguat pada periode pertama pemerintahan Jokowi. “Peristiwa intoleransi masih menggambarkan dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, sebagai contoh penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di NTB,” paparnya. (PS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here