Ini Warisan Kasus Korupsi untuk Pimpinan KPK Selanjutnya

Agus Rahardjo
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menjelaskan ada kasus korupsi yang harus diteruskan pimpinan KPK periode 2019-2023. Salah satu yang dimaksud yakni penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Kalau BLBI kan paling tidak kami merintis satu. Mudah-mudahan ada yang meneruskan,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (9/12).

Firli Bahuri, kata dia, harus menuntaskan kasus yang merugikan negara sebesar Rp3,7 triliun. Agus mengakui penanganan kasus BLBI butuh waktu, terutama kasus-kasus besar.

Pihaknya perlu penyelidikan dan penyidikan yang lebih kompleks. Agus mencontohkan kasus lain dengan kompleksitas tinggi, seperti kasus suap pengadaan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC serta pencucian uang yang melibatkan eks Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedarjo.

Menurutnya, KPK buruh waktu hampir tiga tahun dalam pengusutan ini. Sebab kasus itu dilimpahkan ke persidangan baru-baru ini. Padahal surat perintah penyidikan atau Sprindik dikeluarkan pada 16 Januari 2017.

Pasalnya, kasus Garuda itu melibatkan banyak pihak. Lembaga lintas negara ikut turun tangan. “Kita mau bawa (kasus) Garuda ke persidangan itu juga diperlukan waktu yang lama. Berhubungan dengan banyak lembaga lintas negara. Jadi masalahnya di situ,” kata dia.

Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar, menanggapi hal itu. Ke depan akan ada penetapan skala prioritas kasus.

“Pimpinan akan melihat (kasus) mana yang prioritas. Karena kami kan ada induksi dari 16 Desember sebelum pelantikan. Jadi kita akan mulai belajar berbagai hal di sini. Penyesuaian,” katanya. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here