KPK Sambut Baik Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menanggapi ucapan Presiden Joko Widodo terkait hukuman mati bagi koruptor jika dikehendaki rakyat. Agus melihat, tak ada salahnya hal itu dilakukan.

Sebab dalam UUD 1945 hukuman itu sudah tertulis dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ya memang di dalam UU-nya sudah ada kan? Penerapannya saja kita lihat,” kata Agus di Jakarta, Senin, (9/12).

Menurut dia, ada syarat khusus dalam pasal itu. KPK tentu akan melihat apakah syarat itu sudah dipenuhi atau belum.

“Kan ada syarat khusus yang harus diterapkan, jadi syaratnya sudah memenuhi atau belum, jadi kalau suatu saat memenuhi ya diterapkan saja,” kata Agus.

Baca Juga:  KPK Kantongi Keterangan 63 Kepsek Yang Diperas Berjamaah Oleh Oknum Jaksa di Riau

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan hal ini ketika mengunjungi SMKN 57 Jakarta. Dia bilang, apabila rakyat menghendaki, hukuman itu dimungkinkan.

“Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat. Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan,” kata dia.

Dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Baca Juga:  Mantan Kalapas Sukamiskin Segera Disidang

Sementara Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Keadaan tertentu dalam pasal itu menyangkut keadaan atau kondisi terkait korupsi. Keadaan misalnya ada uang negara yang dicuri terkait penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here