Kasus Meikarta, KPK Tetap Fokus pada Fakta Hukum dan Proses Pembuktian

Penahanan Rizal Djalil
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Rudi Hasan/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, tak keberatan atas sikap tersangka suap proyek Meikarta, Bartholomeus Toto. Toto diketahui meminta perlindungan Presiden Joko Widodo atas kasus yang menjeratnya.

“Silakan saja meminta perlindungan pada siapapun. KPK tetap akan fokus pada fakta hukum dan proses pembuktiannya saja. Terkait dengan dugaan pemberian suap sudah cukup banyak fakta yang muncul di persidangan,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (9/12).

Dia menjelaskan, penetapan BTO sebagai tersangka bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan dari proses pengembangan. Jika terkait bantahan, Febri maklum bahwa tiap tersangka korupsi hampir selalu menyangkal perbuatan yang dilakukan.

“Bantahan atau sangkalan tersebut tentu akan lebih baik disampaikan di sidang nanti dan diuji secara terbuka,” kata Febri.

Febri justru menantang Toto menjelaskan soal kasus suap yang menjerat dirinya. Karena jika tersangka itu memiliki informasi tentang peran pihak lain yang lebih besar, dapat membukanya di proses pemeriksaan ataupun mengajukan diri sebagai Justice Collaborator.

Baca Juga:  Mantan Kalapas Sukamiskin Segera Disidang

“Meskipun tentu tetap harus dilihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak,” kata Febri.

Eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto, meminta perlindungan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, KPK telah sewenang-wenang pada dirinya. “Saya sebagai anak bangsa saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami,” ujar Toto di Kantor KPK, Jumat, (6/12).

Selain itu, Toto juga menyampaikan harapan ke pimpinan KPK ke depan. Khususnya pada Firli Bahuri, supaya tak merekayasa kasus. “Dan saya berharap kedepan kepada Pimpinan pak firli tak ada lagi rekayasa rekayasa yang seperti saya alami saat ini,” kata dia.

Saat ini lembaga antirasuah telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus suap Meikarta, termasuk Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa dan Mantan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang Bartholomeus Toto

Iwa diduga menerima suap Rp 900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlailii pada Desember 2017.

Baca Juga:  Peringati Hari Remaja Internasional, KPK Gencarkan Program Edukasi Antikorupsi untuk Anak

Uang tersebut diduga untuk memuluskan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sementara Bartholomeus Toto diseret karena diduga melakukan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tersangka Iwa Karniwa diduga melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Tersangka Bartholomeus Toto melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here