Setuju Hukuman Mati untuk Koruptor, Mahfud: tapi Putusannya Ada di Hakim

Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Foto: Antara.

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, setuju dengan wacana hukuman mati bagi para koruptor. Dia mengaku sudah menyetujui hal itu sejak lama, karena menurutnya koruptor dapat merusak nadi dan aliran darah sebuah bangsa.

“Sehingga, saya memang kalau koruptornya serius, dengan jumlah besar, baik greed karena greedy gitu ya, saya setuju hukuman mati,” ujar dia ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (10/12).

Sebenarnya, kata Mahfud, di dalam UU Tipikor sudah ada ancaman hukuman mati bagi koruptor yang melakukan pengulangan korupsi atau melakukan korupsi di saat ada bencana. “Cuma kriteria bencana itu yang belum dirumuskan, sehingga kalau itu mau diterapkan tidak perlu UU baru, karena perangkat hukum yang tersedia itu sudah ada,” tutur Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, pemerintah sekarang mempunyai niat besar untuk mendorong hukuman mati bagi para koruptor. Dia menekankan, jika sudah masuk ke UU, maka pemerintah berarti sudah setuju dan serius untuk penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa itu.

Kendati demikian, Mahfud juga menggarisbawahi bahwa ada peran hakim dalam menentukan hukuman yang dianggap layak untuk seorang koruptor. “Kadang kala hakimnya malah mrmutus bebas gitu. Kadang kala hukumnya ringan sekali. Sudah ringan, nanti dipotong lagi. Itu pengadilan, di luar urusan pemerintah,” ucapnya. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here