Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyusun prosedur operasi standar alias SOP dan kode etik di lingkungan KPK. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menyatakan, ada aturan yang bakal mengekang seluruh komponen KPK.
“Ini kan dalam proses ya, belum final, termasuk menenai kode etik. Jadi SOP yang berkaitan dengan tugas Dewas itu sedang kami finalkan,” kata dia di Jakarta, Selasa (14/1).
Dia memerinci bahwa aturan terkait kode etik akan diatur juga soal sanksi atau ganjaran bagi pelanggar di lingkungan KPK. Penerapan aturan itu dibuat berjenjang, mulai dari hukuman ringan hingga berat.
Sanksi yang paling berat yakni diberhentikan dari jabatan. Namun Syamsuddin enggan mengungkapkan perincian pastinya, karena kode etik itu belum final.
Syamsuddin menjelaskan, untuk SOP, akan dijadikan dasar evaluasi terhadap kinerja komponen KPK. Menurut dia, evaluasi mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan per tiga bulan.
“Akan ada semacam evaluasi tiga bulanan atas kinerja KPK baik pimpinan maupun pegawai,” ujar Syamsuddin. (AIJ)
