KPK Temukan Dokumen Penting di Apartemen Harun Masiku

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen penting dalam penggeledahan terkait kasus suap usulan penetapan anggota DPR RI yang melibatkan kader PDIP Harun Masiku. Salah satu yang digeledah yakni apartemen milik Harun.

“Hari ini, tim penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan dan hari ini masih berlangsung, ya, di sebuah apartemen yang dihuni oleh tersangka HAR,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (14/1).

Ali masih merahasiakan objek itu. Namun yang pasti, objek yang disita merupakan bukti signifikan terkait kasus suap usulan penetapan anggota DPR RI.

Baca Juga:  Peringati Hari Remaja Internasional, KPK Gencarkan Program Edukasi Antikorupsi untuk Anak

“Informasi sementara dari teman-teman yang di lapangan mendapatkan beberapa dokumen yang signifikan. Dan itu antara lain untuk mencari tersangka Pak HAR,” kata Fikri.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan caleg PDIP Harun Masiku dan Saeful, resmi menjadi tersangka kasus suap terkait usulan penetapan anggota DPR RI.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dengan total Rp900 juta. Duit haram diberikan supaya Wahyu dan Agustiani mengatur penetapan Harun sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas.

Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga:  Novel Baswedan: PP 41/2020 Bentuk Kontribusi Jokowi Melemahkanan KPK

Sementara, Harun dan Saeful sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here