Kasus Meikarta, Mantan Bos Lippo Segera Diadili di Bandung

Bartholomeus Toto
Eks Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (rompi jingga), tersangka kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, ke tahap dua. Dengan begitu, tersangka suap Meikarta itu segera diadili.

“Hari ini dilalukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka BTO (Bartholomeus Toto) dalam tindak pidana suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, ke penuntutan tahap dua,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (17/1).

Tim jaksa KPK punya waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan Toto. Setelah itu, Toto bakal diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Rencana sidang akan dilakukan di PN Bandung,” kata Ali.

Pelimpahan tahap dua dilakukan seusai praperadilan Toto ditolak pengadilan. Saat ini, KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus suap Meikarta, termasuk Sekda Jabar nonaktif Iwa Karniwa dan Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.

Iwa diduga menerima suap Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, pada Desember 2017. Uang tersebut diduga untuk memuluskan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (Raperda RDTR) Kabupaten Bekasi 2017. Sementara, Toto diduga melakukan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Bartholomeus Toto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (AIJ)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here