KPK Terima Informasi Harun Masiku Berada di Gowa Sulsel

firli bahuri
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditemui di Gedung KPK. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima semua informasi yang masuk mengenai keberdaan politikus PDIP yang kini menjadi buron, Harun Masiku. Salah satu informasi itu menyebutkan Harun tengah berada di Gowa, Sulawesi Selatan.

“Terima kasihlah infonya dari rekan-rekan. Akan kami telusuri,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Senin (20/1) malam.

Menurut dia, informasi apa pun akan berarti bagi KPK. Ini karena KPK memang serius memburu caleg PDIP itu untuk dimintai keterangan terkait dugaan suap yang menyeret mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan.

“Kami akan terima apa pun informasinya dan tentu akan kami lakukan kroscek atas kebenaran seluruh informasi,” kata Firli.

Dalam waktu dekat, KPK akan menelusuri informasi mengenai keberadaan Harun. Termasuk mengonfirmasi dugaan-dugaan rekaman CCTV ke pihak bandara. Pasalnya, ada kabar beredar bahwa pada 7 Januari tertangkap sosok mirip Harun di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

“Itu informasi kami tampung semua dan itu tindak lanjut yang harus dilakukan oleh tim penyidik kita,” kata Firli.

Dia menuturkan, Harun telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh kepolisian. Firli pun tak mau berkomentar lebih lanjut mengenai status buron itu, namun dia memastikan KPK terus berupaya keras meringkus Harun.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, caleg PDIP Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful telah menjadi tersangka kasus suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dengan total Rp900 juta. Duit haram diberikan supaya Wahyu dan Agustiani mengatur penetapan Harun sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau Pasal 12 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (AIJ)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here