Kemenkumham Bentuk Tim Gabungan Buru Harun Masiku, Ada Apa?

Inspektur Jenderal Kemenkumham, Jhoni Ginting. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan bakal membentuk tim gabungan untuk memburu buron kasus dugaan suap yang juga caleg PDIP, Harun Masiku. Tim itu dikatakan bersifat independen.

“Tim gabungan ini akan terdiri dari Inspektorat Jenderal, Direktorat siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI,” kata Inspektur Jenderal Kemenkumham, Jhoni Ginting, di Jakarta, Jumat (24/1).

Menurut dia, pembentukan tim tersebut untuk menindaklanjuti situasi yang berkembang akhir-akhir ini dan menimbulkan berbagai asumsi. Pasalnya, ada kesimpangsiuran dan spekulasi mengenai keberadaan Harun Masiku.

“Tujuan dibentuknya tim gabungan yang bersifat independen ini dalam rangka untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia,” kata Jhoni.

KPK telah menetapkan empat tersangka kasus suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Keempat orang itu adalah eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan; mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; caleg PDIP Harun Masiku, dan; staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dengan total Rp900 juta. Uang panas itu diberikan supaya Wahyu dan Agustiani mengatur penetapan Harun sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia sebelum pemungutan suara Pemilu 2019 digelar.

Dalam perkara ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau Pasal 12 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (AIJ)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here