Diperiksa Kejati Papua Soal Dana Bansos dan Hibah, Ini Penjelasan Bupati Keerom

Bupati Keerom, Muhammad Markum (kiri). Foto: Achmad Syaiful/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Keerom – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua akhirnya memeriksa Bupati Keerom, Muhammad Markum menyangkut dana hibah dan bantuan sosial temuan BPK RI tahun 2017. Dalam pemanggilan itu, Bupati Markum menjalani pemeriksaan selama 5 jam, pada Jumat (14/2).

Perihal pemeriksaan oleh penyidik dibenarkannya dalam suatu kesempatan di Kabupaten Keerom.
“Sebelumnya saya berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota dan kemudian Jumat lalu (14/2) saya memenuhi undangan penyidi Kejaksaan Tinggi Papua sebagai saksi. Saya diperiksa selama lima jam, ada sekitar 16 pertanyaan yang diberikan kepada saya,” terang Markum, Sabtu (15/2).

Markum meluruskan dirinya baru mengetahui persoalan dana hibah dan bansos setelah menjadi Bupati Keerom mengantikan almarhum Celcius Watae, 13 Februari 2018. Sebab, terang dia, soal dana bansos dan hibah telah menjadi kewenangan penuh bupati bukan wakil bupati.

“Saat itu tahun 2017 saya masih menjabat wakil bupati, sehingga saya tidak tahu menahu soal dana hibah dan bansos. Sebab penyaluran dana ini kewenangan penuh bupati, bukan seorang wakil bupati,” terangnya.

Sejauh ini, kata Markum, Pemerintah Keerom telah menyerahkan SPJ bulan Oktober, November dan Desember 2019 kepada penyidik Kejati Papua sebesar Rp7 miliar dari Rp23 miliar. Sementara Januari dan Februari 2020 telah ditindaklanjuti kembali Rp8 miliar.  “Jadi masih ada Rp8 miliar yang belum dipertanggungjawabkan, saya akan menginventarisir penerima bansos agar segera membuat laporan pertanggungjawaban sampai Maret ini,” kata Markum.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Keerom mengucurkan dana hibah sekitar Rp 57 miliar dan dana bantuan sosial sebesar Rp 23 miliar. Dari Rp57 miliar dana hibah, baru Rp35 miliar yang dipertanggung jawabkan, sedangkan dari Rp23 miliar dana bansos, baru Rp7 miliar yang dipertanggung jawabkan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua, Alexander Sinuraya mencatat sekitar 500 telah menerima dana bantuan tersebut. Adapun modus penyalahgunaan yaitu penerima tidak menyertakan laporan pertanggungjawaban setelah mendapat anggaran dana hibah dan bantuan sosial.

Total 15 orang yang diperiksa penyidik Kejati Papua, meliputi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom, bendahara dan penerima dana hibah serta bantuan sosial.  Kejati Papua sendiri memastikan akan menunda pemeriksaan terhadap Bupati Keerom, Muhammad Markum karena maju dalam Pilkada 2020. Namun, Bupati Keerom berinisiatif memenuhi undangan Kejati Papua untuk dimintai keterangannya seputar dana tersebut, Jumat (14/2). (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here