LBH Street Lawyer: Pemerintah Langgar Dua UU Jika tidak Transparan soal Corona

Wisnu Rakadita (kanan). Foto: ummatpos

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Direktur LBH Street Lawyer, Wisnu Rakadita, menyatakan ada dua undang-undang yang dilanggar pemerintah apabila menyembunyikan informasi dari masyarakat, baik mengenai jenis, persebaran penularan virus corona, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan. Pertama, Pasal 154 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan,” demikian bunyi pasal tersebut.

Kedua, kewajiban pemerintah untuk transparan atas informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak juga diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pertama, Badan Publik wajib mengumumkan secara serta- merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Kedua, kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Maka itu, itu tim LBH Street Lawyer akan melakukan pemantauan terhadap penanganan persebaran virus corona baik yang dilakukan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

“Kami tidak akan segan untuk mewakili dan/atau mendampingi masyarakat untuk melakukan langkah hukum jika dirasa pemerintah pusat atau pemerintah daerah tidak transparan atau merahasiakan informasi yang berhak diketahui masyarakat dalam penanganan virus corona,” kata Wisnu, Sabtu (14/3).

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here