IPW: Napi Koruptor Selevel Teroris, Tak Boleh Dibebaskan

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengecam keras adanya wacana untuk membebaskan para napi koruptor dengan dalih pandemi covid-19. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengusulkan agar narapidana korupsi usia di atas 60 tahun bisa dibebaskan di tengah pandemi virus ini, dengan merevisis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Apapun alasannya, membebaskan napi koruptor adalah sebuah kejahatan baru oleh oknum pejabat negara. Untuk itu intel KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus menelusuri, apakah ada bau korupsi dan suap di balik wacana ini,” kata Neta dalam keterangannya kepada Indonesiainside.id, Jumat (3/4).

Dia mengatakan, selama ini bangsa Indonesia sibuk memerangi korupsi. Bahkan KPK dibentuk dan itu pun belum bisa mengurangi angka korupsi, karena para pejabat tak pernah jera melakukan korupsi. Maka itu, dia merasa aneh ketika Yasonna tiba-tiba melontarkan rencana revisi PP 99/2012 tersebut.

“Kok tiba tiba ada wacana hendak membebaskan napi koruptor dengan dalih wabah covid-19. Padahal Menkumham belum pernah memaparkan Lapas mana yang sudah terkena wabah corona. Seolah Menkumham lupa bahwa korupsi, sama dengan terorisme dan narkoba adalah kejahatan luar biasa,” ucap dia.

Dia meminta semua elemen masyarakat menolak wacana membebaskan koruptor dengan dalih wabah covid-19. Kendati begitu, Neta menyebut IPW setuju jika Yasonna membebaskan napi kelas teri yang kini dengan selektif ketat dalam memberikan toleransi pembebasan tersebut.

Neta menyebut ada empat hal utama dalam proses pembebasan napi kelas teri itu. Pertama, napi yang usianya 60 tahun ke atas. Kedua, napi yang memang sudah sakit-sakitan. Ketiga, napi yang masa hukumannya di bawah setahun. Keempat, napi yang melakukan kejahatan tergolong ringan.

“Sedangkan napi residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor jangan sekali sekali dibebaskan. Jika dibebaskan dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya pasca pembebasan dan kembali menjadi predator bagi masyarakat luas,” ucap dia.

Artinya, kata dia, jika Yasonna tidak hati-hati dan tidak selektif dalam membebaskan para napi itu akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Terutama jajaran kepolisian akan disibukkan dalam melakukan pengamanan akibat ulah baru para napi yg dibebaskan tersebut. Maka itu, setelah para napi itu dibebaskan, Menkumham harus memberikan data-data mereka kepada Polri.

Hal itu bertujuan agar Polri bisa memantau dan melakukan deteksi dini terhadap para napi tersebut. ada baiknya, kata dia, jika para napi kelas teri yang dibebaskan diwajibkan melakukan kerja sosial, misalnya membantu aparatur pemerintah di tengah maraknya wabah corona. Mereka membantu penyemprotan atau bersih-bersih lingkungan untuk mencegah meluasnya virus corona.

“Dengan kerja sosial ini tentunya mereka bisa beramal dan bisa dipantau aktivitasnya, baik oleh Depkumham maupun oleh Polri. Dengan demikian mereka tidak terjerumus lagi dlm komunitas kejahatan yang pernah mereka lakukan,” ucap dia.

Neta mengapresiasi penyelamatan napi dari bahaya wabah corona, tapi khusus hanya napi kelas teri. Dia menegaskan, pembebasan para napi itu tidak boleh menimbulkan masalah baru di masyarakat dan merepotkan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan.

“Jika itu terjadi Menkumham harus bertanggungjawab penuh karena katagori pembebasan napi kelas teri itu hak prerogatifnya,” ucap dia. (MSH)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here