Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengkritik Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Refly berharap perppu tersebut tidak jadi ladang korupsi.
Refly menyoroti isi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yang membebaskan para pengelola anggaran dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara. Diterangkan dalam aturan tersebut pengaturan biaya yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga KSKK untuk berbagai program bukanlah kerugian negara, melainkan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.
Selanjutnya, kata dia, ayat (2) menyebutkan seluruh pejabat negara yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tersebut tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Syaratnya hanya dituliskan asalkan pejabat bersangkutan melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Tak hanya sampai di situ, Refly mengatakan, perppu tersebut juga mengatur kewajiban yang diambil akibat terkait perppu tidak bisa dimintakan atau digugat ke pengadilan tata usaha. Sementara, uang yang digelontorkan pun tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara.
“Itulah kritik terbesar masyarakat, seolah perppu menjadi impunitas pejabat negara yang menjalankan kewajibannya dalam konteks Covid-19,” kata Refly Harun melalui channel Youtube miliknya, Kamis (9/4).
Menurutnya, ketentuan tersebut tidak perlu masuk dalam perppu. Ini karena jika pejabat yang menjalankan tugas dengan itikad baik, maka tentu tidak bisa dipidanakan atau digugat dengan sendirinya.
Dia pun mewanti-wanti pemerintah agar berhati-hati dengan ketentuan perppu. Dia mengingatkan tentang penumpang gelap atau free rider yang memanfaatkan aturan tersebut.
“Ingat, UU Korupsi kita mengatakan korupsi di tengah bencana itu adalah hukuman mati, bukan impunitas,” ungkapnya.
