Berpotensi Jadi Ladang Korupsi, Perppu Corona Digugat

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menggugat Perppu No.1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu sudah didaftarkan via pendaftaran daring (online) pada Kamis sore (9/4).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, khawatir kejadian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasis Century yang terseret ke ranah hukum kembali terjadi. Ini karena dalam Pasal 28 Perppu tersebut memberikan kekebalan hukum bagi pejabat pengambil kebijakan keuangan saat menangani Covid-19.

“Kami tidak ingin terulang skansal BLBI dan Century. Dalil BLBI dan Century selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut meskipun telah merugikan keuangan negara,” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (9/4).

Dia menjelaskan, Pasal 27 Perppu corona bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan Indoensia adalah negara hukum. Dengan demikian, semua penyelenggaraan pemerintahan dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata, dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dia mengatakan, dalil iktikad baik yang termaktub dalam Pasal 27 tidak bisa dituntut hukum dan bukan merugikan keuangan negara harus diuji melalui proses hukum yang fair dan terbuka. Tidak boleh ada istilah iktikad baik berdasarkan penilaian subjektif oleh penyelenggara pemerintahan.

Bisa saja ternyata klaim iktikad baik ternyata kemudian terbukti iktikad buruk, sehingga tetap harus bisa dituntut hukum untuk membuktikan iktikad baik atau iktikad buruk,” kata Boyamin.

Pemerintah menerbitkan Perppu No.1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk untuk Penanganan Covid-19. Salah satu pasal yang mendapat kritikan adalah Pasal 27 dalam perppu tersebut.

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) membebaskan para pengelola anggaran dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara.

Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 mengatur biaya yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk berbagai program bukan kerugian negara, melainkan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.

Berdasarkan pasal itu, KSSK yang berisi Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana.

Ayat (2) menyebut seluruh pejabat negara yang berkaitan dengan pelaksanaan perppu tersebut tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Syarat aturan itu pejabat yang bersangkutan melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here