DPR Minta Pasal 27 Perppu Corona Dicabut, Ini Alasannya

Politikus PKS Mardani Ali Sera di Gedung Senayan Jakarta Rabu(27/11). Foto: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 Pasal 27 dicabut. Mengingat, pasal tersebut tidak berpijak pada niat pelaksanaan good governance.

Anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, Perppu tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Siatem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Pasal 27 justru memberikan kekebalan hukum bagi pejabat pengambil kebijakan keuangan saat menangani Covid-19. “Karena memberi imunitas pada pihak tertentu dari gugatan hukum dan PTUN. Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum bahwa ada equality before the law,” kata Mardani melalui pesan singkat, Kamis (9/4).

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menerangakan, membebaskan para pengelola anggaran dalam Komite Stabilitas Siatem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara. Pasal 27 ayat (1) Perppu Nomor 1 tahun 2020 mengatur biaya yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga KSKK untuk berbagai program bukan kerugian negara, melainkan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.

Ayat (2) menyebut seluruh pejabat negara yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu tersebut tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Syarat aturan itu pejabat yang bersangkutan melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mardani menilai pasal tersebut berpotensi mengulangi kejadian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terseret ke ranah hukum. Sampai krisis 1998 itu berlalu, tapi negara harus menanggung biaya bertahun-tahun dan tidak sedikit.

“Ketika transparansi dan akuntabilitas tidak dikedepankan, negara harus menanggung biaya krisis 1998 hingga bertahun-tahun sesudah krisis berlalu,” ungkapnya.

Mardani mengklaim sebagian besar fraksi di DPR menolak pasal tersebut. Dia menyebut DPR akan mengusulkan penghapusan pasal tersebut saat pembahasan bersama pemerintah.

“DPR sebagian besar menolak pasal tersebut dan dalam pembahasan akan berusaha menghapusnya,” ujarnya.

Kritikan juga datang dari Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Aboebakar Alhabsyi. Menurutnya, perppu itu memangkas kewenangan DPR di bidang pengawasan anggaran.

Hampir semua kewenangan pengawasan anggaran diambil alih oleh pemerintah. Mulai dari penentuan defisit, besaran belanja wajib, pergeseran anggaran, surat utang, pinjaman, hingga hibah. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 2 Perppu Nomor 1 tahun 2020.

“Lantas buat apa kita membahas kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan, sedangkan semua kewenangan iti sekarang diambil alih oleh pemerintah,” kaya Aboebakar. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here