LBHM: KPK, BPK, Kejaksaan, PPATK Harus Kawal Penerapan Perppu No 1 Tahun 2020

KPK
Logo KPK. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta aktif mengawal penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Penanganan Kasus LBH Masyarakat, Afif Abdul Qoyim. Menurutnya, melalui perppu tersebut, pemerintah akan menambah anggaran belanja dan pembiayaan di dalam APBN 2020 untuk penanganan Covid-19. Total tambahan belanja dan pembiayaan yang digelontorkan mencapai Rp404,1 triliun.

“Investigasi dari lembaga negara seperti KPK, Jaksa, BPK, atau PPATK bisa dimaksimalkan untuk mengantisipasi kebocoran anggaran. Mekanismenya bisa dilakukan melalui langkah pencegahan atau represif,” kata Afif kepada Indonesiainside.id, Jumat (10/4).

Langkah tersebut perlu dilakukan agar menghindari kerugian atau pun untuk mengetahui temuan terjadinya kebocoran kas negara. Ada beberapa lembaga negara yang punya tugas melakukan audit atas kerugian negara. Lantas, dia berharap agar lembaga negara tersebut harus dioptimalkan.

“Tapi ini dilakukan setelah audit. Nah poin ini bisa menjawab di bagian mana pejabat negara itu iktikad baik dan tidak beriktikan,” ucapnya.

Afif mengatakan, pemaksimalan peran lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk menjawab kekhawatiran publik terhadap kebocoran anggaran. Mereka, kata dia, harus menyoroti Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dalam perppu tersebut.

Pasal itu membebaskan para pengelola anggaran dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara. Artinya, pejabat pengambil kebijakan keuangan tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana jika melakukan maladministrasi.

Afif mengajak masyarakat untuk objektif menilai pasal tersebut. Menurutnya, masih ada cela untuk menyeret pejabat negara jika melakukan tindak pidana korupsi.

“Pasal 27 perppu tersebut terdiri dari tiga ayat. Kalau dibaca secara keseluruhan Pasal 27 itu, adanya pengecualian bagi pejabat negara di lembaga negara tidak dituntut jika dilakukan dengan iktikad baik. Kalau dibalik berarti jika dilakukan tidak dengan iktikad baik, berarti bisa dtuntut,” ujarnya.

Dia menerangkan, acuan tidak iktikad baik tersebut bisa merujuk ke Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan undang-undang terkait yang relevan dengan tindak pidana keuangan.

“Poinnya justru bukan kebal terhadap hukum tapi pembuktian ada tidaknya iktikad baik. Kalau ada bisa jadi materi proses hukum. Soalnya redaksinya dengan iktikad baik, maka tidak dapat diproses hukum, artinya kalau dibalik bisa diproses hukum,” ungkapnya. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here