Pakar Hukum: Cabut Pasal 27 Perppu Corona, Berpotensi Jadi Ladang Korupsi

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2020). Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari dimulai pada 10 April hingga 23 April 2020. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, meminta pemerintah mencabut Pasal 27 Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) membebaskan para pengelola anggaran dalam Komite Stabilitas Siatem Keuangan (KSSK) dari ancaman pidana jika mengakibatkan kerugian negara.

“Sudah benar itu (pasal 27 dicabut), itu yang paling tepat,” kata Feri kepada Indonesiainside.id, Jumat (10/4).

Pasal 27 ayat (1) Perppu itu mengatur biaya yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga KSSK untuk berbagai program bukan kerugian negara, melainkan biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.

Sementara, ayat (2) menyebut seluruh pejabat negara yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu tersebut tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Syarat aturan itu pejabat yang bersangkutan melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Feri, Pasal demikian tidak dapat melindungi siapa pun dari pertanggungjawaban pidana, jika menyimpang kewenangan dan kebijakannya dari tujuan pembentukan peraturan. Pasal 27 dalam Perppu itu tidak bisa dijadikan ‘pembenaran’ jika terjadi kebocoran anggaran.

“Sepanjang ada niat jahat (mens rea), terutama terkait upaya menguntungkan diri pribadi dan kelompok, maka pasal 27 tidak dapat dijadikan alasan pembenar tindakan yang menyimpang,” ucap Feri.

Feri menilai, Pasal itu juga berpotensi menjadi ladang korupsi, karena pasal itu dibuat untuk menghindari dampak pidana. Padahal, kata dia, lumrahnya tidak ada pasal yang membiarkan orang bertindak pidana.

“Makanya pasal tersebut pada dasarnya tidak dapat jadi alasan seseorang menghindari pidana korupsi karena sifat tipikor itu khusus dan dapat mengabaikan Pasal 27. Apalagi pasal 27 itu dalam rangka seseorang yang sudah benar kebijakannya tidak dapat dipidana. Hal itu kan memang tidak dapat dipidana, tapi kan pasal itu tidak bisa melindungi orang yang melakukan tindakan pidana,” ucap Feri.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here