Indonesiainside.id, Jakarta – Hasil penyidikan Polri mengungkapkan 22 warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK) Longxin 629 menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Direktur Tindak Pidana Umum Polri Komisaris Besar Ferdy Sambo menuturkan para ABK yang bekerja di kapal ikan asal Cina itu mengalami kekerasan. Mereka bekerja hingga 30 jam dan gajinya tidak dibayar penuh oleh perusahaan.
Sebanyak 14 ABK telah kembali ke Tanah Air, empat orang meninggal dunia. Tiga jenazah di antaranya dilarung di laut, satu jenazah berhasil dipulangkan ke tanah Air.
Dua orang lagi masih berlayar di kapal Longxin 630, serta dua orang lainnya telah lebih dulu pulang ke Indonesia sebelum kasus ini mengemuka.
“Ada perlakuan 30 jam bekerja dan ada kekerasan fisik yang dialami para ABK. Kami akan mengembangkan hasil pemeriksaan ini,” kata Ferdy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/5).
Polisi telah menahan tiga tersangka dari perusahaan yang memberangkatkan para ABK ke kapal berbendera Cina tersebut. Ketiga agen yang menjadi tersangka yakni J dari PT SNG, WG dari PT APJ dan KMF dari PT LBP.
PT SNG, menurut Ferdy, menjanjikan ABK bekerja secara legal di kapal Korea Selatan dengan gaji USD4.200 selama 12 bulan.
“Fakta penyelidikannya, ternyata gaji yang diterima hanya USD1.350 selama 14 bulan sehingga ada gaji yang tidak diterima oleh korban,” kata Ferdy.
Kemudian ABK yang diberangkatkan oleh PT APJ justru tidak menerima gaji sama sekali selama bekerja. “Tersangka beralasan tidak menandatangani kontrak dengan mereka dan melimpahkan ke perusahaan di Busan,” jelas Ferdy.
“Tapi yang bersangkutan berperan menerima delapan ABK dan mendaftarkan keberangkatan mereka,” tutur dia.
Polisi juga masih membidik seorang tersangka lain yakni komisaris dari PT APJ. Sedangkan ABK yang diberangkatkan oleh PT LBP hanya menerima gaji sebesar USD650 dari jumlah yang dijanjikan sebesar USD4.200.
“ABK kita hanya menerima USD650 selama 14 bulan,” jelas Ferdy.
Polisi menjerat para tersangka karena melanggar Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.
Polri akan bekerja sama dengan penegak hukum di China karena Indonesia memiliki kerja sama bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) dan kerja sama police to police.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Pemerintah China juga telah berkomitmen untuk menyelidiki kasus dugaan perbudakan di kapal Longxin 629 tersebut. (Aza/AA)
