DPR Paksakan Bahas RUU Ciptaker saat Reses, Pengamat: Akuntabilitasnya Rendah

Gedung DPR RI.
Gedung DPR RI.

Indonesiainside.id, Jakarta – Langkah DPR yang tetap ngotot melanjutkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja saat parlemen memasuki masa reses menuai kritik. Apalagi, di sisi lain Indonesia juga tengah dilanda wabah Covid-19 yang menyita waktu dan perhatian publik.

“Situasi masyarakat kita saat ini panik, frustasi, stress, jadi sebaiknya DPR dan pemerintah menunda lagi pada masa reses ini, nanti dibahas lagi dengan cara melibatkan partisipasi publik yang luas,” ucap analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, kepada Indonesiainside.id, Kamis (21/5).

Idealnya, kata dia, DPR menunda pembahasan RUU tersebut hingga reses dan pandemi Covid-19 berakhir. Pasalnya, fokus masyarakat saat ini tertuju pada penanganan wabah yang berasal dari Wuhan, Cina itu, sehingga peluang pelibatan publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja sangat minim.

“DPR dalam pembahasannya itu harus melibatkan partisipasi publik, stakeholder, atau pemangku kepentingan untuk ikut membantu merumuskan memberikan pandangan, masukan, rekomendasi terkait RUU Cipta Kerja itu,” ujar Trubus.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja banjir kritikan lantaran DPR dan pemerintah terkesan diam-diam melakukan pembahasan. Ia mengibaratkan DPR tengah mengerjakan proyek berjangka waktu.

“Yang menjadikan saat ini ramai karena mereka membahasnya itu diam-diam. Nah kemudian, kesannya seperti proyek, diproyekkan. Sepeti proyek yang berjangka waktu, pada akhirnya minim partisipasi publik. Itu yang menyebabkan polemik,” ucap dia.

Selain partisipasi publik, akuntabilitas publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja juga sangat penting. Ini karena sebuah produk legislasi mengikat kehidupan masyarakat. Jika telah disahkan, masyarakat mau tidak mau harus tunduk pada produk tersebut.

“Jadi pertanggungjawaban itu ada, karena dibahas secara diam-diam akuntabilitas publiknya itu menjadi rendah. Karena RUU mau tidak mau mengikat semua lapisan masyarakat. Maka harus kuat di dalam pelibatan publik, karena tanpa itu maka RUU itu akan menjadi cacat hukum, cacat prosedur,” ucap Trubus.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada Rabu (20/5) meski parlemen memasuki masa reses. DPR mulai membahas judul dan konsideran RUU yang diajukan pemerintah.

RUU Cipta Kerja merupakan usulan Presiden Joko Widodo dalam rangka menarik investasi asing. Namun, RUU itu menuai kritik karena dinilai mengancam hak pekerja dan berpotensi menabrak peraturan undang-undang. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here