Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menilai DPR memiliki kepentingan politik di balik pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ini karena anggota dewan tetap ngotot mengawasi RUU kontroversi tersebut saat parlemen memasuki masa reses.
“Di sini kelihatan sisi kepentingan politik di balik kengototan DPR melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Kepentingan politik ini yang menutup semua suara keberatan publik yang menginginkan pembahasan RUU menunggu sampai situasi normal sehingga publik benar-benar dilibatkan,” ucap Lucius kepada Indonesiainside.id, Sabtu (6/6).
Terlebih lagi, DPR hanya membahas RUU Ciptaker yang jelas-jelas mendapat banyak penolakan. Padahal, RUU yang masuk ke dalam daftar prioritas tahun 2020 tak hanya rancangan regulasi itu.
“Ketika hanya RUU Cipta Kerja yang nampak ngotot ingin dibahas cepat oleh DPR, maka pertanyaannya apakah RUU Prioritas lain tak begitu mendesak dibandingkan dengan RUU Cipta Kerja? Kalau daftar RUU Prioritas punya urutan prioritasnya maka harus ada penjelasan kenapa satu RUU lebih prioritas dari lainnya, padahal sama saja terdaftar sebagai RUU Prioritas?” Ucap dia.
Dari situlah Lucius merasa yakin bahwa sisi kepentingan politik dibalik kengototan DPR melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Kepentingan politik itu yang menutup semua suara keberatan publik yang ingin RUU Ciptaker ditunda.
“Kalau RUU disesaki dengan hanya urusan kepentingan politik, maka kepentingan publik pasti bukan yang jadi misi utama. Maka jika masih saja percaya bahwa RUU Cipta Kerja untuk kjepentingan menciptakan lapangan kerja, jangan-jangan kita sedang coba ditipu?” ucap dia.
Pada Kamis (5/6), Badan Legislasi DPR kembali menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk melanjutkan Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, DPR telah menutup masa sidang ketiga pada Selasa (12/5). (01/Aza)
