Indonesiainside.id, Jakarta – Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menilai bahaya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tak hanya terletak pada ideologi yang ditawarkan. Tapi, RUU akan memberi kekuasaan penuh kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Bahaya UU HIP itu bukan soal ideologinya, tapi disadari atau tidak akan ada Negara di atas Negara. BPIP akan berada di atas negara menentukan apa pun,” cuit Andi Arief, Ahad (28/6).
Sementara, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai BPIP merupakan lembaga yang tidak dibutuhkan. Maka itu, dia menyarankan agar lembaga yang dibentuk Joko Widodo itu dibubarkan saja.
“Apanya yg harus diperkuat, lembaga BPIP itu harusnya dibubarkan saja. Pancasila sudah cukup dan final. Tak usah ditambahi atau direduksi,” ucap dia.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, juga memiliki pendapat terkait BPIP. Dia melihat lembaga yang dibentuk Presiden Joko Widodo senagai ajang ‘bagi-bagi kue’. Selain itu, BPIP hanya diisi oleh para pelaku makar terhadap Pancasila.
“Sebelum BPIP itu lahir berdasarkan data yang saya miliki ada 2.200 lebih Jabatan yang Jokowi bisa bagi-bagi kue kekuasan ke kroni-kroninya. Karena mereka bodoh dan tidak profesional maka lembaga-lembaga baru dibuat-buat. Lebih parah lagi BPIP diisi oleh orang-orang pelaku makar terhadap Pancasila,” cuit Pigai. (ASF)
