Permohonan Imam Nahrawi Jadi Justice Collaborator Ditolak, Hak Politiknya Dicabut

Terdakwa mantan Menpora Imam Nahrawi saat menjalani sidang putusan kasus suap dan gratifikasi yang disiarkan secara "live streaming" di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/6/2020). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Indonesiainside.id, Jakarta – Majelis hakim menolak permohonan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk menjadi justice collaborator dan hak politiknya juga dicabut. Hakim menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp18,154 miliar.

“Menolak permohonan justice collaborator yang diajukan oleh terdakwa,” kata ketua majelis hakim Rosmina, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/6).

Imam dalam nota pembelaannya (pleidoi) mengatakan mengajukan diri sebagai pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) untuk membongkar aliran dana Rp11,5 miliar yang menurutnya tidak ia nikmati.

Dalam perkara ini, Imam divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,348 miliar dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Mempertimbangkan permohonan ‘justice collaborator’ (JC) yang diajukan melalui surat 19 Juni 2020 dengan alasan ingin mengungkap aliran hibah Rp11,5 miliar berdasarkan SEMA 04 Tahun 2011 syarat untuk menjadi JC adalah bukan pelaku utama, sehingga tidak cukup syarat untuk menjadi JC terhadap terdakwa,” kata anggota majelis hakim Muslim.

Majelis hakim juga menilai sejumlah hal memberatkan untuk Imam. Keadaan memberatkan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Terdakwa juga adalah pimpinan tertinggi kementerian yang seharusnya jadi panutan, namun dia tidak mengakui perbuatan.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here