Pemerintah Masih Buka Opsi untuk Melanjutkan RUU HIP

yasonna
Yasonna H Laoly. Foto: Muhajir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Meski mendapat penolakan dan protes keras, Pemerintah masih membuka opsi untuk melanjutkan bahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pemerintah beralasan opsi itu untuk menghormati proses dan legislasi di DPR di mana RUU itu lahir sebagai usul inisiatif Dewan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji dan memiliki waktu 60 hari sebelum memberikan respons terkait RUU HIP. Dia menyebut pemerintah memiliki beberapa opsi mengenai RUU itu.

Meski begitu, Pemerintah tidak tegas apakah akan menolak RUU kontroversial itu atau akan dilanjutkan pembahasannya di DPR. Yang pasti, RUU yang ditolak keras publik karena klausul Trisila dan Ekasila pada Pasal 7 dalam drafnya itu akan dikaji lagi.

“Berkenaan dengan apa yang disampaikan tentang RUU HIP, menurut UU, pemerintah mempunyai waktu 60 hari dari usul DPR, merespons DPR. Tentunya respons apa yang terjadi di sana, pemerintah mempunyai beberapa opsi-opsi yang sampai sekarang kami terus mengkaji perkembangan-perkembangan yang ada,” kata Yasonna dalam Rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020 ddi ruang Baleg DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Yasonna mengatakan, pemerintah akan melihat perkembangan terkait RUU tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menghormati mekanisme di DPR. Sementara sikap terakhir DPR adalah melempar ke pemerintah, lanjut atau setop.

“Jadi saya kira, mengenai mekanisme tentang DPR, kami serahkan kepada teman-teman DPR, karena memang itulah yang terjadi. Tentunya Baleg juga punya kewenangan untuk melakukan itu, karena itu sudah merupakan hasil rapat paripurna, bahkan sudah dikirim kepada pemerintah. Saya kira kita menghargai mekanisme-mekanisme seperti,” ucap Yasonna.

Ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama, sepakat menoak RUU HIP, karena dinilai mendegradasi nilai-nilai Pancasila. Bahkan, pada 24 Juni 2020, massa dari FPI menggelar unjuk rasa menolak RUU HIP di depan Gedung DPR, Jakarta.

Sementara di parlemen, mayoritas fraksi juga balik badan menolak RUU tersebut. Namun, Fraksi DPI Perjuangan mengusulkan agar RUU HIP itu dikembalikan ke nomenklatur awal, yakni RUU Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai payung hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam Rapat Baleg DPR pada 30 Juli 2020 lalu, Fraksi PKS meminta agar RUU HIP dikeluarkan dari Prolegnas. Namun kala itu Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan, DPR harus mendengarkan penjelasan pemerintah terlebih dahulu dalam rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020 yang digelar hari ini.

Berdasarkan, Tata Tertib DPR RI No.23/2012, jika ada anggota DPR atau fraksi yang keberatan dengan suatu RUU, maka keberatan itu bukan disampaikan lewat Baleg, tapi kepada pimpinan DPR atau Badan Musyawarah (Bamus).

Dengan adanya tatib itu, maka usulan PKS agar RUU HIP di-drop tidak bisa dijadikan kesimpulan rapat. “Itu melanggar peraturan DPR. Ini bukan soal setuju atau tidak dengan subtansinya, tetapi mekanisme di internal kita,” ucap Supratman. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here