PKS Minta RUU HIP Di-drop, Baleg DPR: Tak Bisa, Ada Mekanisme

Ilustrasi Pancasila. Foto: Ist

Indonesiainside.id, Jakarta –  Anggota Fraksi PKS, Mulyanto, kembali meminta aga RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020 dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Menkumham Yasonna Laoly.

“Pimpinan Baleg sudah menyampaikan melalui prosedur tahapan dibawa ke Bamus dan seterusnya (paripurna). Karenanya, mohon kami ini jadikan catatan kesimpulan (rapat) sehingga nanti kita proses ke tingkat lebih lanjut, bahwa PKS minta RUU HIP di-drop dalam Prolegnas prioritas 2020,” kata Mulyanto dalam rapat tersebut, Kamis (2/7).

Namun, permintaan itu ditolak oleh Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas. Penolakan itu berdasarkan Tata Tertib DPR RI No.23/2012, yakni jika ada yang keberatan dengan suatu RUU, maka keberatan itu bukan disampaikan lewat Baleg, tapi kepada pimpinan DPR atau Badan Musyawarah (Bamus).

Dengan adanya Tatib itu, maka usulan PKS agar RUU HIP di-drop tidak bisa dijadikan kesimpulan rapat. “Itu melanggar peraturan DPR. Ini bukan soal setuju atau tidak dengan subtansinya, tetapi mekanisme di internal kita,” ucap dia.

Dalam rapat itu, Yasonna juga memberi penjelasan. Dia mengatakan, pemerintah masih mengkaji dan memiliki waktu sebelum memberikan respons terkait RUU HIP.

“Berkenaan dengan apa yang disampaikan tentang RUU HIP, menurut UU, pemerintah mempunyai waktu 60 hari dari usul DPR, merespons DPR. Tentunya respons apa yang terjadi di sana, pemerintah mempunya beberapa opsi-opsi yang sampai sekarang kami terus mengkaji perkembangan-perkembangan yang ada,” kata Yasonna. (ASF)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here