Pembobol Data Pelanggan Telkomsel Ditangkap, Polisi: Pelaku Tidak Suka Postingan Denny Siregar

Denny Zulfikar Siregar di akun YoutubeCokro TV, Kamis (9/7)

Indonesiainside.id, Jakarta – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bekerja cepat untuk menangkap pelaku ilegal akses data pelanggan Telkomsel. Pelaku mengaku membobol data pelanggan Telkomsel atas nama Denny Siregar karena tidak suka dengan postingan korban di media sosial.

Pelaku dengan inisial FPH berusia 26 tahun. Dia adalah karyawan outsourcing di Grapari Telkomsel Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. FPH secara diam-diam telah mengambil data aktivis media sosial Denny Siregar tanpa izin di database Telkomsel.

Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Reinhard Hutagaol mengatakan, tersangka FPH bekerja sebagai customer service di Grapari Telkomsel Rungkut. Dia mengambil data Denny lalu dikirimkan ke akun Twitter @opposite6890. Setelah itu @opposite6890 memposting di akunnya.

Baca Juga:  Komisi Hukum Minta Denny Siregar Minta Maaf Kepada Santri

“Karena data itu ada di sistem, jadi tidak bisa di-copy paste sehingga pelaku meng-capture dan mengirimkan ke akun @opposite6890 lewat DM (direct message) di Twitter,” tutur Kombes Reinhard di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/7).

Reinhard mengatakan bahwa tersangka FPH bukan bagian dari tim akun @opposite6890.
“FPH melakukan perbuatannya karena simpati dengan akun @opposite6890 dan tidak menyukai postingan Denny Siregar,” katanya.

Dari pelaku, tim penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa satu KTP, satu ponsel, satu komputer, dan satu unit simcard Telkomsel milik pelaku.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan/atau Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) jo Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca Juga:  Komisi Hukum Minta Denny Siregar Minta Maaf Kepada Santri

Kemudian ditambah Pasal 50 jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan/atau Pasal 362 KUHP dan/atau Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp10 miliar,” katanya. (Aza/Ant)

 

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here