RUU Ciptaker Dikebut, Demokrat: Semoga DPR-Pemerintah Tetap Memegang Teguh Nuraninya

Seorang buruh membawa poster Tolak Omnibus Law saat mengikuti aksi unjuk rasa di Depan Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyoroti langkah pemerintah dan DPR yang tetap nekat membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) meski parlemen memasuki masa reses. Tak hanya itu, RUU Ciptaker juga mendapat gelombang penolakan dari masyarakat, terutama dari kalangan buruh.

Didik menilai RUU Ciptaker itu sangat tidak demokratis karena atas nama target yang cepat dan investasi bisa menafikkan kepentingan, partisipasi, dan masukan publik. “Mudah-mudahan pemerintah dan DPR tetap memegang teguh nuraninya,” ucap Didik di Jakarta, Rabu (29/7).

Atas dasar itu, Didik mendesak pemerintah dan DPR mengelola dengan baik kekhawatiran dan pandangan publik, dengan memberikan waktu yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat luas. Pemerintah dan DPR tidak boleh abai terhadap partisipasi publik.

Pemerintah dan DPR harus transparan dan melibatkan publik sebanyak mungkin. Menurut dia, UU harus dibahas dalam suasana tenang, tanpa harus diburu-buru oleh waktu, apalagi kepentingan. Ini karena UU harus dipastikan menjadi payung hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.

“Harus diingat bahwa kepentingan pembuatan UU tumpuan utamanya adalah kepentingan rakyat, melindungi hak-hak masyarakat, dan bukan sebaliknya untuk keuntungan segelintir atau sekelompok orang. Dengan dalih kepentingan apapun, pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa kepentingan masyarakaat di atas segala-galanya,” ucap dia. (SD)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here